Arielaut's Blog

Just another WordPress.com weblog

PENGELOLAAN EKOSISTEM TERUMBU KARANG

2.1 Pengertian terumbu karang
Binatang karang adalah pembentuk utama ekosistem terumbu karang. Binatang karang yang berukuran sangat kecil, disebut polip, yang dalam jumlah ribuan membentuk koloni yang dikenal sebagai karang (karang batu atau karang lunak). Dalam peristilahan ‘terumbu karang’, “karang” yang dimaksud adalah koral, sekelompok hewan dari ordo Scleractinia yang menghasilkan kapur sebagai pembentuk utama terumbu, sedangkan Terumbu adalah batuan sedimen kapur di laut, yang juga meliputi karang hidup dan karang mati yang menempel pada batuan kapur tersebut. Sedimentasi kapur di terumbu dapat berasal dari karang maupun dari alga. Secara fisik terumbu karang adalah terumbu yang terbentuk dari kapur yang dihasilkan oleh karang. Di Indonesia semua terumbu berasal dari kapur yang sebagian besar dihasilkan koral. Di dalam terumbu karang, koral adalah insinyur ekosistemnya. Sebagai hewan yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya,karang merupakan komponen yang terpenting dari ekosistem tersebut. Jadi Terumbu karang (coral reefs) merupakan ekosistem laut tropis yang terdapat di perairan dangkal yang jernih, hangat (lebih dari 22oC), memiliki kadar CaCO3 (Kalsium Karbonat) tinggi, dan komunitasnya didominasi berbagai jenis hewan karang keras. (Guilcher, 1988).
Karang tergolong dalam dalam jenis mahluk hidup (hewan) yaitu sebagai individu organisme atau komponen dari masyarakat hewan. Terumbu karang (coral reefs) sebagai suatu ekosistem termasuk dalam organismeorganisme karang. Dawes (1981) mengatakan terumbu karang (coral reefs) merupakan masyarakat organisme yang hidup di dasar perairan dan berupa bentukan batuan kapur (CaCO3) yang cukup kuat menahan gaya gelombang laut. Selanjutnya Bengen D.G. (2001) menyatakan terumbu karang terbentuk dari endapan-endapan masif kalsium karbonat yang dihasilkan oleh organism karang pembentuk terumbu (karang hermatipik) dari filum Coridaria, ordo Scleractinia yang hidup bersimbiosis dengan zooxantellae dan sedikit tambahan alga berkapur serta organisme lain yang menyereksi kalsium karbonat. Karang hermatipik (Hermatypic corals) yang bersimbiosis dengan alga melaksanakan fotosintesis, sehingga peranan cahaya sinar matahari penting sekali bagi Hermatypic corals. Hermatypic corals biasanya hidup di perairan pantai/laut yang cukup dangkal di mana penetrasi cahaya matahari masih sampai ke dasar perairan, selain itu untuk hidup lebih baik binatang karang membutuhkan suhu air yang hangat berkisar antara 25-32 oC . Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang dan Produktivitas Kerusakan ekosistem terumbu karang tidak terlepas dari aktivitas manusia baik di daratan maupun pada ekosistem pesisir dan lautan. Kegiatan manusia di daratan seperti industri, pertanian, rumah tangga akhirnya dapat menimbulkan dampak negatif bukan saja pada perairan sungai tetapi juga pada ekosistem terumbu karang atau pesisir dan lautan. Menurut UNEP (1990) dalam Dahuri R..et al (2001) sebagian besar (80 %) bahan pencemar yang ditemukan di laut berasal dari kegiatan manusia di daratan (land basic activities). Sebagai contoh kegiatan pengolahan pertanian dan kehutanan (up land) yang buruk tidak saja merusak ekosistem sungai melalui banjir dan erosi tetapi juga akan menimbulkan dampak negatif pada perairan pesisir dan lautan. Melalui penggunaan pupuk anorganik dan pestisida dari tahun ke tahun yang terus mengalami peningkatan telah menimbulkan masalah besar bagi wilayah pesisir dan lautan (Supriharyono, 2000). Pada tahun 1972 penggunaan pupuk nitrogen untuk seluruh kegiatan pertanian di Indonesia tercatat sekitar 350.000,- ton, maka pada tahun 1990 jumlah tersebut meningkat menjadi 1.500.000,- ton. Total penggunaan pestisida (insektisida) pada tahun 1975 sebesar 2.000 ton, kemudian pada tahun 1984 mencapai 16.000,- ton (Dahuri R.et al. 2001).

2.2 Pengelolaan ekosistem terumbu karang
Pengelolaan ekosistem terumbu karang pada hakekatnya adalah suatu proses pengontrolan tindakan manusia, agar pemanfaatan sumberdaya alam dapat dilakukan secara bijaksana dengan mengindahkan kaidah kelestarian lingkungan. Apabila dilihat permasalahan pemanfaatan sumberdaya ekosistem terumbu karang yang menyangkut berbagai sektor, maka pengelolaan sumberdaya terumbu karang tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri, namun harus dilakukan secara terpadu oleh beberapa instansi terkait.
Dasar pemikiran pengelolaan terumbu karang seharusnya yaitu terumbu karang merupakan sumber pertumbuhan ekonomi yang harus dikelola dengan bijaksana, terpadu dan berkelanjutan dengan memelihara daya dukung dan kualitas lingkungan melalui pemberdayaan masyarakat dan stakeholders (pengguna) guna memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat dan pengguna secara berkelanjutan (sustainable).

2.3 Pengelolaan berbasis masyarakat (Community Base Management)
Carter (1996) memberikan definisi pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat yaitu suatu strategi untuk mencapai pembangunan yang berpusat pada manusia, dimana pusat pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan disuatu daerah berada ditangan organisasi – organisasi dalam masyarakat didaerah tersebut, dimana masyarakat sendiri yang mendefinisikan kebutuhan, tujuan, dan aspirasinya serta masyarakat itu pula yang membuat keputusan demi kesejahteraannya.
Pomeroy dan Williams (1994) mengatakan bahwa konsep pengelolaan yang mampu menampung kepentingan masyarakat maupun kepentingan pengguna lainnya adalah konsep Cooperative Management atau disingkat Co-Management. Co-management didefinisikan sebagai pembagian tanggung jawab dan wewenang antara pemerintah dengan pengguna sumberdaya alam lokal (masyarakat) dalam pengelolaan sumberdaya alam seperti perikanan, terumbu karang, mangrove dan lain sebagainya.
Dalam konsep Co-management, masyarakat lokal merupakan partner penting bersama-sama dengan pemerintah dan stakeholder lainnya dalam pengelolaan sumberdaya alam di suatu kawasan. Jadi dalam Co-management bentuk pengelolaan sumberdaya alam di ekosistem terumbu karang berupa cooperative dari dua pendekatan utama yaitu pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah (Goverment Centralized Management) dan pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat (Community Based Management). Pada Goverment Centralized Management, hirarki yang tertinggi hanya memberikan informasi kepada masyarakat, dan selanjutnya dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan pada Community Based Management, hirarki yang tertinggi adalah control yang ketat dari masyarakat dan koordinasi antar area yang dilakukan oleh masyarakat itu
sendiri.
Pengelolaan terumbu karang berbasis-masyarakat adalah pengelolaan secara kolaboratif antara masyarakat, pemerintah setempat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan pihak-pihak terkait yang ada dalam masyarakat yang bekerja sama dalam mengelola kawasan terumbu karang yang sudah ditetapkan/disepakati bersama.
Tujuan dari pengelolaan terumbu karang berbasis-masyarakat adalah untuk menjaga dan melindungi kawasan ekosistem atau habitat terumbu karang supaya keanekaragaman hayati dari kawasan ekosistem atau habitat tersebut dapat dijaga dan dipelihara kelestariannya dari kegiatan-kegiatan pengambilan atau perusakan. Selain itu, lewat pengelolaan terumbu karang berbasis-masyarakat maka produksi perikanan di sekitar lokasi terumbu karang yang dikelola/dilindungi dapat terjamin dan dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitarnya. Terumbu karang yang dilindungi oleh masyarakat dapat juga dikembangkan sebagai lokasi pendidikan dan penelitian keanekaragaman hayati ekosistem dan habi- tat bagi institusi pendidikan (SD, SMP, SMU, Universitas, dll.) serta dikembangkan sebagai lokasi pariwisata ramah lingkungan (ekowisata) yang dapat memberikan kesempatan usaha wisata berbasis-masyarakat.
Pengelolaan terumbu karang berbasis-masyarakat juga memberikan legitimasi dan pengakuan terhadap hak dan kewajiban masyarakat dalam mengelola terumbu karang dan sumberdaya pesisir dan laut yang ada di sekitar mereka. Supaya masyarakat dapat mengetahui secara langsung bagaimana keadaan terumbu karang yang ada di daerahnya maka mereka perlu dilatih untuk melakukan pemantauan sendiri. Setelah mereka mengetahui kondisi terumbu karang yang ada maka diharapkan akan timbul kepedulian mereka yang lebih tinggi untuk menjaga kelestariannya. Masyarakat dapat mengambil langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan guna menjaga dan mengelola terumbu karang yang ada apabila mereka dibekali dengan suatu pengetahuan. Masyarakat dapat melakukan pemantauan dan membangun data dasar tentang kondisi terumbu karang yang ada di wilayahnya apabila mereka memiliki keterampilan untuk melakukan pemantauan. Mereka dapat mengetahui dari waktu ke waktu apakah kondisi terumbu karang mereka lebih baik atau lebih buruk. Masyarakat dapat mengetahui kondisi umum terumbu karang yang ada baik persen tutupan karangnya maupun kelimpahan ikannya. Masyarakat juga dapat melakukan pemantauan sendiri terhadap hal-hal apa saja yang dapat mengancam kelestarian terumbu karang, baik yang terjadi secara alami seperti bintang laut berduri dan pemutihan karang maupun akibat perbuatan manusia seperti penggunaan bom dan racun sianida (potas).
Dengan demikian pengelolaan terumbu karang dengan menggunakan konsep comanagement diharapkan mampu mencapai tatanan hubungan kerjasama (cooperation), komunikasi, sampai pada hubungan kemitraan. Dalam konsep tersebut, masyarakat lokal merupakan salah satu kunci dari pengelolaan sumberdaya alam, sehingga masyarakat lokal secara langsung menjadi embrio dari penerapan konsep co-management tersebut. Bahkan secara tegas Gawel (1984) dalam White (1994) menyatakan bahwa tidak ada pengelolaan sumberdaya alam yang berhasil tanpa melibatkan masyarakat lokal sebagai
pengguna dari sumberdaya alam. Selanjutnya Pomeroy dan Williams (1994) menyatakan bahwa penerapan co-management akan berbeda-beda dan tergantung pada kondisi spesifik dari suatu wilayah, maka co-management hendaknya tidak dipandang sebagai strategi tunggal untuk menyelesaikan seluruh problem sumberdaya ekosistem terumbu karang, tetapi dipandang sebagai alternatif pengelolaan yang sesuai situasi dan lokasi tertentu.
Pengelolaan sumberdaya ekosistem terumbu karang berbasis masyarakat dalam kajian ini dapat diartikan sebagai suatu strategi untuk mencapai pembangunan yang berpusat pada masyarakat dan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan dua aspek kebijakan yaitu; aspek ekonomi dan aspek ekologi, yang mana dalam pelaksanaannya terjadi pembagian tanggung jawab dan wewenang antara pemerintah disemua level dalam lingkup pemerintahan maupun sektoral dengan pengguna sumberdaya alam (masyarakat).
Pemerintah dan masyarakat sama-sama diberdayakan, sehingga tidak ada ketimpangan dimana hanya masyarakat saja yang diharapkan aktif, namun pihak pemerintah juga harus proaktif dalam menunjang program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang ini. Secara lengkap, uraian tentang setiap langkah dalam pengelolaan sumberdaya terumbu karang berbasis masyarakat disajikan sebagai berikut :
1. Komponen input
Dalam studi awal secara partisipatif, seyogyanya memasukkan segenap unsure kebijakan dalam hal pengelolaan sumberdaya ditingkat nasional dan lokal, diantaranya kebijakan Negara yang dituangkan dalam GBHN yang dijabarkan lebih lanjut kedalam konsep nasional tentang pengelolaan sumberdaya terumbu karang pada tingkat propinsi dan kebijakan-kebijakan lokal lainnya, serta dalam bentuk strategi nasional dalam perencanaan CRRM (Coral Reef Resources Management). Harapannya adalah bahwa dengan segenap informasi yang berkenaan dengan ekosistem terumbu karang ditingkat lokal sampai ditingkat nasional, maka keluaran dari hasil studi ini mampu memberikan gambaran yang cukup akomodatif secara menyeluruh mengenai situasi dan kondisi pengelolaan dan pemanfaatan potensi ekosistem terumbu karang yang ada.
2. Studi Awal Secara Partisipatif
Komponen sumberdaya alam dan sumberdaya manusia merupakan salah satuinput penting dalam penerapan konsep pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat.Untuk mencapai tujuan pemahaman yang komprehensif terhadap potensi SDA dan SDM tersebut maka kegiatan studi awal sangat penting untuk dilakukan. Dalam hal ini, masyarakat tidak hanya berperan sebagai objek studi, namun juga berperan sebagai pelaku/subyek dari studi, sehingga hasil dari studi awal tersebut mampu merepleksikan kebutuhan dan keinginan masyarakat lokal, serta dapat memberikan gambaran yang cukup akomodatif secara menyeluruh tentang kondisi dan bentuk pelaksanaan program pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat.
3. Peningkatan Kepedulian dan Pengetahuan Masyarakat
Kegiatan peningkatan kepedulian dan pengetahuan bagi masyarakat sangat tergantung dari kondisi dan struktur masyarakat yang ada. Beberapa kegiatan awal dapat dilakukan dalam rangka sosialisasi dan mencari bentuk – bentuk yang tepat bagi peningkatan kepedulian dan pengetahuan.
4. Penguatan Kelembagaan, Kebijakan, dan Peraturan
Keberhasilan dari pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat juga tergantung pada penguatan kelembagaan yang dapat dilakukan dengan memperkuat kelembagaan yang sudah ada atau dengan membentuk suatu lembaga baru, memperkuat peraturan dan perundangan yang sudah ada, atau menghapus peraturan perundangundangan yang sudah tidak cocok dan membuat yang baru yang dianggap perlu. Oleh karena itu, perlu adanya kajian yang menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang pengembangan/pengurangan dari kelembagaan dan kebijakan serta peraturan perundangundangan yang ada dalam rangka menunjang kegiatan pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat.
5. Penyusunan Rencana Pengelolaan Sumberdaya Terumbu Karang Berbasis Masyarakat
Setelah adanya pembekalan bagi masyarakat dan juga penguatan kelembagaan kebijakan yang mendukung, serta pengalaman dalam kegiatan studi awal, maka diharapkan masyarakat mampu menyusun rencana pengelolaan sumberdaya terumbu karang berbasis masyarakat di daerahnya. Apabila hal ini telah dapat dilakukan, maka dokumen yang dihasilkan dapat disalurkan melalui lembaga terkait untuk mendapat dukungan dan legalitas dari pemerintah dan juga menjadi suatu kesatuan agenda dalam rencana pengelolaan terumbu karang baik pada tingkat pemerintah daerah maupun nasional. Dalam penyusunan rencana pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat diharapkan mampu ; (1) meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya SDA dalam menunjang kehidupan mereka, (2) meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berperan serta dalam setiap tahapan-tahapan pengelolaan secara terpadu, dan (3) meningkatkan pendapatan (income) masyarakat dengan bentuk pemanfaatan yang lestari dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.
6. Masuk Kedalam Penentuan Program Pembangunan
Rencana pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat yang telah dibuat, baik yang langsung dibuat oleh komunitas masyarakat maupun hasil penyusunan oleh pemerintah dan telah diterima dalam proses pensosialisasian, kemudian diproses dalam penentuan program pembangunan. Rencana pengelolaan ini sebelumnya harus mendapatkan persetujuan dari LMD, masyarakat, dan kepala desa.
7. Implementasi Rencana
Tahap implementasi merupakan tahap pokok dari system pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat. Pada tahap ini berbagai komponen SDM seperti motivator, tenaga pendamping lapangan dan komponen terkait sudah dipersiapkan. Lembaga adat atau lembaga sejenis lainnya dapat menjadi system bagi pelaksanaan rencana pengelolaan sumberdaya terumbu karang dilokasi tersebut. Dalam kegiatan implementasi tersebut, kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan adalah (a) integrasi ke dalam masyarakat, (b) pendidikan dan pelatihan masyarakat, (c) memfasilitasi arah kebijakan, dan (d) penegakan hukum dan peraturan.
8. Monitoring
Tahap monitoring (pengawasan) dilakukan mulai awal proses implementasi rencana pengelolaan. Pada tahap ini, monitoring dilakukan untuk menjawab segenap pertanyaan tentang efektivitas pengelolaan, atau masalah lain yang terjadi yang tidak sesuai dengan harapan yang ada pada rencana pengelolaan. Monitoring ini sebaiknya dilakukan secara terpadu dengan melibatkan masyarakat local dan stakeholder lainnya.
9. Evaluasi
Evaluasi dilakukan terhadap segenap masukan dan hasil pengamatan yang dilakukan selama proses monitoring berlangsung. Evaluasi dilakukan secara terpadu dengan melibatkan masyarakat dan stakeholder lainnya. Melalui proses evaluasi, maka dapat diketahui kelemahan dan kelebihan dari system pengelolaan guna perbaikan system dimasa depan.
Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan yang berbasis masyarakat adalah suatu system pengelolaan sumberdaya alam dimana masyarakat lokal terlibat secara aktif dalam proses pengelolaan sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya. Pengelolaan disini meliputi berbagai dimensi seperti perencanaan, pelaksanaan, serta pemanfaatan hasilhasilnya.
Contoh kegiatan pengelolaan terumbu karang yang berbasis masyarakat :
Program DPL-BM
DPL-BM merupakan program dengan kegiatan utama memberikan wawasan kepada masyarakat dan menanamkan kepedulian untuk bersama-sama menjaga ekosistem pesisir yang ada disekitarnya yang dijadikan DPL-BM. Dengan program DPL-BM, masyarakat akan dirangsang untuk mengembangkan kearifan lokal, peningkatan rasa memiliki terhadap ekosistem terumbu karang sehingga akan berkembangnya metode penangkapan yang ramah lingkungan dan lestari. Selain itu, akan berkembang pula mata pencaharian alternatif selain penangkapan seiring berkembangnya wawasan masyarakat pesisir.
DPL-BM merupakan program konservasi laut yang berdasarkan aspirasi masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat dan untuk kesejahteraan masyarakat. Program ini melibatkan masyarakat sekitar sebagai pengawas yang akan terus menjalankan program dalam menjaga kelestarian ekosistem terumbu karang. Pakar terumbu karang asal Amerika Serikat (AS), Dr Knowlton mengatakan bahwa salah satu cara melestarikan terumbu karang yang patut dipertimbangkan ialah membuat sebanyak-banyaknya Daerah Perlindungan Laut (Marine Protected Area) seperti Taman Nasional Laut, Cagar Alam Laut, dan Suaka Margasatwa Laut. Sebab, terumbu karang merupakan biota yang dapat memperbaiki dirinya sendiri setelah kerusakan, namun perlu didukung dengan strategi pemulihannya.

2.4 Kegiatan monitoring pengelolaan terumbu karang
Monitoring terumbu karang merupakan salah satu kegiatan utama dalam Program Rehabilitasi dan Pengelolaan terumbu Karang di Indonesia. Kegiatan monitoring akan memberikan informasi dan data perkembangan kondisi terumbu karang baik secara parsial maupun temporal. Monitoring terumbu karang penting dilakukan untuk mengetahui perubahan yang terjadi terhadap kondisi terumbu serta dampak yang ditimbulkan. Dengan demikian monitoring terumbu karang sangat membantu setiap komponen untuk menyusun rencana dan pelaksanaan pengelolaan terumbu karang diwilayahnya masing-masing. Monitoring yang benar harus dilakukan secara ilmiah dengan menggunakan metode yang tepat dan standart. Saat ini beberapa metode yang lazim digunakan yakni
a. Kombinasi Reef Resources Inventory (RRI) dan Line Intercept Transect (LIT) sebuah modifikasi yang dikembangkan oleh CRITIC COREMAP-LIPI. Metode ini digunakan untuk monitoring skala nasional meliputi wilayah barat dan timur lokasi COREMAP.
b. Metode Point Intercept Transect (PIT) adalah metode yang dianggap paling tepat dan sudah digunakan dalam pemantauan terumbu karang oleh masyarakat di beberapa wilayah terumbu karang di Indonesia dan di negara-negara lain. Metode ini cukup efektif sangat cepat guna peroleh data tentang terumbu karang. Metode PIT baru mulai diperkenalkan dalam tahun 2008, sehingga perlu disosialisasikan pada pelaksana kelompok monitoring daerah.
c. Manta Tow

Sejak tahun 2001, Metoda Manta Tow digunakan untuk pemantauan terumbu karang, dan pertama kali dikembangkan di Sulawesi Utara oleh Proyek Pesisir sebagai bagian dari proses pengelolaan sumberdaya pesisir yang berbasis- masyarakat untuk pengembangan daerah perlindungan laut berbasis- masyarakat dan rencana pengelolaan sumberdaya pesisir desa. Pemantauan tidaklah berakhir begitu saja, tetapi akan sangat baik jika digunakan sebagai bagian dari suatu proses yang lebih besar dari perencanaan dan pengembangan kapasitas/kemampuan di tingkat masyarakat, untuk membantu mereka dalam mengelola sumberdayanya secara lebih baik.
Metoda Manta Tow dianggap sebagai suatu metoda yang sesuai untuk diperkenalkan kepada masyarakat guna melakukan pemantauan terhadap kondisi terumbu karang yang ada di wilayah mereka. Metoda ini sangat cocok digunakan di desa mengingat metoda ini sederhana, tidak memerlukan biaya yang tinggi untuk melakukannya, dan tidak memerlukan peralatan SCUBA atau keahlian yang tinggi pula. Sebagai contoh, pernah dilakukan pengamatan terumbu karang yang dilakukan oleh tenaga ahli yang berpengalaman dan juga oleh masyarakat yang baru dilatih metoda ini dan ternyata hasilnya hampir sama. Hal ini membuktikan bahwa metoda ini sederhana dan gampang diserap oleh masyarakat desa. Metoda Manta Tow ini cocok digunakan untuk pengamatan seluruh kondisi terumbu karang di suatu area yang luas.
Metoda Manta Tow adalah suatu teknik pengamatan terumbu karang dengan cara pengamat di belakang perahu kecil bermesin dengan menggunakan tali sebagai penghubung antara perahu dengan pengamat. Dengan kecepatan perahu yang tetap dan melintas di atas terumbu karang dengan lama tarikan 2 menit, pengamat akan melihat beberapa obyek yang terlintas serta nilai persentase penutupan karang hidup (karang keras dan karang lunak) dan karang mati. Data yang diamati dicatat pada tabel data dengan menggunakan nilai kategori atau dengan nilai persentase bilangan bulat. Untuk tambahan informasi yang menunjang pengamatan ini, dapat pula diamati dan dicatat persen penutupan pasir dan patahan karang serta obyek lain (Kima, Diadema dan Acanthaster) yang terlihat dalam lintasan pengamatan, semua tergantung dari tujuan pengamatan yang akan dilaksanakan. Fernandes (1989) melakukan pengumpulan data dengan cara pengulangan pada satu lokasi yang sama dengan banyak obyek yang diamati dan pada akhirnya disarankan agar teknik ini tidak digunakan untuk menghitung jumlah kelompok ikan.
2.5 Mitigasi ekosistem terumbu karang
Kondisi ekosistem terumbu karang di Indonesia saat ini mengalami tekanan dan sebagian telah rusak. Kerusakan terumbu karang secara langsung akan mengurangi fungsi‐fungsi alami sehingga memerlukan penanganan secara komprehensif dengan melibatkan masyarakat pesisir. Memperhatikan kondisi terumbu karang dewasa ini serta pentingnya nilai lingkungan maupun ekonominya bagi kehidupan manusia, maka perlu dilakukan upaya mitigasi kerusakan terumbu karang untuk mencegah dan memperbaiki kerusakan terumbu karang dengan cara mengembangkan model terumbu karang buatan (artificial reef) yang dimodifikasi dengan teknik transplantasi karang.
Ruang Lingkup Pekerjaan mitigasi Terumbu Karang dapat berupa:
a) Survey pemilihan lokasi yang sesuai untuk penenggelaman terumbu buatan, meliputi survey tutupan terumbu karang (LIT), Bathimetri, hidro‐oseanografi (arus dan kualitas air), sedimen dan substrat dasar dan biologiperairan.
b) Membuat perencanaan dan persiapan transplantasi terumbu dan coral farming, meliputi : Desain rak dan pemilihan lokasi terumbu donor ; Pengadaan bibit, penempatan dalam rak, dan penyimpanan sementara dalam perairan di sekitar lokasi.
c) Pelaksanaan kegiatan pembuatan dan penenggelaman terumbu buatan
d) Pembuatan dokumentasi kondisi dan kegiatan bawah air.
e) Melakukan pelatihan kepada kelompok masyarakat
2.6 Kebijakan, Strategi, dan Arahan Pengelolaan Terumbu Karang dituangkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.38/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Terumbu Karang.
Terumbu karang merupakan bagian dari sumberdaya alam di wilayah pesisir yang pengelolaannya tidak terlepas dari pengelolaan sumberdaya alam lainnya seperti hutan mangrove, dan padang lamun. Oleh karena itu, kebijakan nasional pengelolaan terumbu karang harus memperhatikan dan menggunakan pendekatan menyeluruh dan terpadu. Selain itu, kebijakan pengelolaan terumbu karang juga harus mempertimbangkan pelaksanaan desentralisasi.
2.3.1 Kebijakan nasional pengelolaan terumbu karang disusun berdasarkan prinsip-prinsip :
1. Keseimbangan antara intensitas dan variasi pemanfaatan terumbu karang;
2. Pengelolaan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat lokal dan ekonomi nasional;
3. Kepastian hukum melalui pelaksanaan peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan pengelolaan dan pemanfaatan terumbu karang yang optimal;
4. Pengelolaan yang berkeadilan dan berkesinambungan;
5. Pendekatan pengelolaan secara kooperatif antara semua pihak terkait;
6. Pengelolaan berdasarkan data ilmiah yang tersedia dan kemampuan daya dukung lingkungan;
7. Pengakuan hak-hak ulayat dan pranata sosial persekutuan masyarakat adat tentang pengelolaan terumbu karang;
8. Pengelolaan terumbu karang sesuai dengan semangat otonomi daerah. Kebijakan umum pengelolaan terumbu karang di Indonesia adalah mengelola ekosistem terumbu karang berdasarkan keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian yang dirancang dan dilaksanakan secara terpadu dan sinergis oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, swasta, perguruan tinggi, serta organisasi non pemerintah.
Kebijakan umum sebagaimana tersebut di atas, dijabarkan menjadi tujuh kebijakan operasional sebagai berikut :
1. Kebijakan 1.
Mengupayakan pelestarian, perlindungan, dan peningkatan kondisi ekosistem terumbu karang, terutama bagi kepentingan masyarakat yang kelangsungan hidupnya sangat bergantung pada pemanfaatan ekosistem tersebut, berdasarkan pada kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengacu kepada standar-standar nasional dan internasional dalam pengelolaan sumberdaya alam.
2. Kebijakan 2.
Mengembangkan kapasitas dan kapabilitas Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan meningkatkan hubungan kerjasama antar institusi untuk dapat menyusun dan melaksanakan program-program pengelolaan ekosistem terumbu karang berdasarkan prinsip keseimbangan antara pemanfaatan sumberdaya alam yang sesuai dengan nilai-nilai kearifan masyarakat dan karakteristik biofisik dan kebutuhan pembangunan wilayah.
3. Kebijakan 3.
Menyusun rencana tata ruang pengelolaan wilayah pesisir dan laut untuk mempertahankan kelestarian ekosistem terumbu karang dan sumberdaya alam pesisir dan laut secara nasional serta mampu menjamin kelestarian fungsi ekologis terumbu karang dan pertumbuhan ekonomi kawasan.
4. Kebijakan 4.
Meningkatkan kerjasama, koordinasi dan kemitraan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta masyarakat dalam pengambilan keputusan mengenai pengelolaan ekosistem terumbu karang yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan dan penegakan hukum.
5. Kebijakan 5.
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan kegiatan ekonomi kerakyatan, dengan mempertimbangkan sosial budaya masyarakat setempat dan tetap memperhatikan kelestarian ekosistem terumbu karang dan lingkungan sekitar.
6. Kebijakan 6.
Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian, sistem informasi, pendidikan dan pelatihan dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang dengan meningkatkan peran sektor swasta dan kerjasama internasional.
7. Kebijakan 7.
Menggali dan meningkatkan pendanaan untuk pengelolaan ekosistem terumbu karang.
2.3.2. Strategi dan Program Nasional Pengelolaan Terumbu Karang
Dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional pengelolaan terumbu karang, diperlukan adanya strategi yang merupakan penjabaran dari kebijakan nasional dan dipergunakan sebagai arah sasaran bagi penyusunan berbagai program dan implementasinya. Kebijakan nasional pengelolaan terumbu karang, dijabarkan dalam 9 (sembilan) strategi dan 34 (tiga puluh empat) program, sebagai berikut :
1. Strategi 1.
Memberdayakan masyarakat pesisir yang secara langsung maupun tidak langsung bergantung pada pengelolaan ekosistem terumbu karang. Strategi 1 dijabarkan dalam 5 (lima) program sebagai berikut: 1). pengembangan mata pencaharian alternatif; 2). pengembangan teknologi alternatif ramah lingkungan; 3). peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat pesisir dan aparat dalam pengelolaan sumberdaya terumbu karang dan ekosistemnya; 4). pengakuan hak dan pelimpahan tanggung jawab serta kepastian hukum pengelolaan ekosistem terumbu karang kepada masyarakat pesisir; 5). peningkatan peran serta lembaga non pemerintah dalam program pemberdayaan masyarakat pesisir.
2. Strategi 2.
Mengurangi laju degradasi terumbu karang. Strategi 2 dijabarkan dalam 6 (enam) program sebagai berikut: 1). pengembangan teknik-teknik pengelolaan spesifik yang sesuai dengan kondisi lokal; 2). penyusunan kriteria dan sistem penilaian yang sesuai untuk mengkaji kondisi terumbu karang dalam penyusunan dokumen AMDAL bagi proyek-proyek pembangunan yang langsung atau tidak langsung mempengaruhi ekosistem terumbu karang; 3). peningkatan ketaatan sukarela (voluntary compliance) dalam pemanfaatan terumbu karang melalui penyusunan dan penyebarluasan tata cara yang patut; 4). pengembangan program-program konservasi terumbu karang yang diperlukan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat pesisir; 5). peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap berbagai kegiatan yang mengakibatkan degradasi ekosistem terumbu karang; 6). pengawasan dan pembatasan perdagangan sumberdaya terumbu karang yang bernilai komersial dan biota lainnya yang dilindungi.
3. Strategi 3.
Mengelola terumbu karang berdasarkan karakteristik ekosistem, potensi, tata ruang wilayah, pemanfaatan, status hukum dan kearifan masyarakat pesisir. Strategi 3 dijabarkan dalam 5 (lima) program sebagai berikut: 1). pengembangan sistem informasi dan pemetaan mengenai keberadaan, pemanfaatan, dan pengelolaan ekosistem terumbu karang; 2). pengembangan penelitian dan pengkajian ekosistem terumbu karang yang berhubungan dengan rehabilitasi, pemulihan dan pemanfaatan berkelanjutan melalui peran aktif lembaga penelitian dan perguruan tinggi; 3). pengklasifikasian dan pengelompokkan seluruh gugusan terumbu karang ke dalam beberapa jenis katagori pengelolaan; 4). pembuatan program percontohan untuk setiap jenis katagori pengelolaan; 5). perlindungan dan pelestarian gugusan terumbu karang yang memiliki nilai tinggi dari sudut pandang regional, nasional maupun internasional.
4. Strategi 4.
Merumuskan dan mengkoordinasikan program-program instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, pihak swasta, dan masyarakat yang diperlukan dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang berbasis masyarakat. Strategi 4 dijabarkan dalam 3 (tiga) program sebagai berikut: 1). pengelolaan dan pemanfaatan terumbu karang secara terpadu yang melibatkan
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, pihak swasta, perguruan tinggi, lembaga non pemerintah, dan masyarakat; 2). penyediaan bantuan teknis dan keuangan dalam rangka peningkatan kemampuan masyarakat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyusun rencana pengelolaan ekosistem terumbu karang; 3). penyiapan perangkat pemantauan, kontrol dan pengamatan lapangan (Monitoring, Controlling, & Survailance) serta mekanisme evaluasi terhadap pengelolaan ekosistem terumbu karang dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
5. Strategi 5.
Menciptakan dan memperkuat komitmen, kapasitas dan kapabilitas pihak-pihak pelaksana pengelola ekosistem terumbu karang. Strategi 5 dijabarkan dalam 4 (empat) program sebagai berikut: 1). peningkatan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia di berbagai institusi melalui perekrutan, pelatihan, serta pendidikan formal dan informal; 2). penguatan kelembagaan di daerah dalam rangka pengelolaan ekosistem terumbu karang; 3). peningkatan kapasitas dan kapabilitas pemerintah daerah dalam mengelola ekosistem terumbu karang; 4). pengaktualisasian tradisi musyawarah yang berorientasi pada penguatan komitmen masyarakat dalam mengelola ekosistem terumbu karang.
6. Strategi 6.
Mengembangkan, menjaga serta meningkatkan dukungan masyarakat luas dalam upaya- upaya pengelolaan ekosistem terumbu karang secara nasional dengan meningkatkan kesadaran seluruh lapisan masyarakat mengenai arti penting nilai ekonomis dan ekologis dari ekosistem terumbu karang. Strategi 6 dijabarkan dalam 4 (empat) program sebagai berikut: 1). penyebarluasan informasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan ekosistem terumbu karang; 2). peningkatan partisipasi masyarakat luas dalam kegiatan yang terkait dengan upaya pengelolaan ekosistem terumbu karang; 3). promosi dan penyebarluasan program pengelolaan terumbu karang kepada masyarakat luas; 4). penghimpunan dukungan politik dalam mempromosikan nilai penting pengelolaan terumbu karang berkelanjutan bagi pembangunan ekonomi.
7. Strategi 7.
Menyempurnakan berbagai peraturan perundang-undangan serta mendefinisikan kembali kriteria keberhasilan pembangunan suatu wilayah agar lebih relevan dengan upaya pelestarian lingkungan ekosistem terumbu karang. Strategi 7 dijabarkan dalam 2 (dua) program sebagai berikut: 1). penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan ekosistem terumbu karang; 2). penyempurnaan dan pendefinisian kembali kriteria keberhasilan pembangunan wilayah yang mencakup beberapa indikator keberhasilan antara lain : efisiensi ekonomi, pemerataan hasil pembangunan, serta terpeliharanya fungsi lingkungan dan kelestarian sumberdaya.
8. Strategi 8.
Meningkatkan dan memperluas kemitraan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan dalam rangka pemanfaatan sumberdaya terumbu karang secara berkelanjutan. Strategi dijabarkan dalam 2 (dua) program sebagai berikut: 1). pengupayaan bantuan teknis yang ramah lingkungan dan keuangan yang tidak mengikat dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan swasta kepada kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi di ekosistem terumbu karang dan sekitarnya; 2). peningkatan pelayanan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan swasta bagi penyediaan akses masyarakat akan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan, pasar, pengelolaan, dan informasi, yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan di ekosistem terumbu karang dan sekitarnya.
9. Strategi 9.
Meningkatkan dan mempertegas komitmen Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat serta mencari dukungan lembaga dalam dan luar negeri dalam penyediaan dana untuk mengelola ekosistem terumbu karang. Strategi 9 dijabarkan dalam 3 (tiga) program sebagai berikut: 1). penyediaan anggaran biaya pengelolaan ekosistem terumbu karang dalam APBN dan APBD serta dana-dana lain yang tidak mengikat; 2). pengupayaan sumber dana dari luar negeri yang sifatnya tidak mengikat; 3). penghimpunan dan pemanfaatan dana masyarakat untuk pengelolaan ekosistem terumbu karang.
2.3.3 Arahan Pengelolaan Terumbu Karang
Pengelolaan terumbu karang diarahkan pada terlaksananya fungsi-fungsi manajemen dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pemanfaatan dan pelestarian terumbu karang. Berdasarkan kebijakan dan strategi serta program nasional pengelolaan terumbu karang yang telah diuraikan pada bab diatas, perencanaan pengelolaan terumbu karang dilakukan dengan memperhatikan arahan sebagai berikut:
a. perencanaan pengelolaan terumbu karang disusun berdasarkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Good governance dalam pengelolaan terumbu karang adalah upaya pengelolaan yang didasarkan pada aspirasi masyarakat dengan cara meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu melakukan pengelolaan berbasis masyarakat demi tercapainya pengelolaan terumbu karang secara berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan;
b. perencanaan pengelolaan terumbu karang disusun dengan menggunakan pendekatan partisipatif dalam kerangka pengelolaan adaptif dan kolaboratif;
c. dalam rangka pengelolaan terumbu karang, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun rencana strategis (renstra) pengelolaan terumbu karang berdasarkan kebijakan, strategi dan program nasional pengelolaan terumbu karang;
d. rencana strategis (renstra) pengelolaan terumbu karang disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah serta aspirasi para pemangku kepentingan, dan selanjutnya dijabarkan dalam bentuk rencana tahunan;
e. rencana strategis (renstra) pengelolaan terumbu karang memuat antara lain tujuan, pendekatan, proses penyusunan, isi, dan masa berlakunya rencana strategis;
f. perencanaan pengelolaan terumbu karang diarahkan untuk mendukung peningkatan taraf hidup nelayan setempat;
g. Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun pola pemanfaatan terumbu karang secara lestari, dengan melibatkan partisipasi aktif para pemangku kepentingan.
Kelembagaan
a. Penataan kelembagaan pengelolaan terumbu karang dilakukan di berbagai jenjang, baik di Kabupaten/Kota, Provinsi, maupun Pusat yang bersifat lintas sektoral. Kelembagaan yang dibangun tersebut memiliki struktur organisasi, tugas dan fungsi, tujuan, sasaran, program/rencana kerja, administrasi, serta pendanaan dalam rangka pengelolaan terumbu karang;
b. Kelembagaan pengelolaan terumbu karang dibentuk melalui proses yang merupakan kombinasi dari pendekatan bottom up dan top down, dimana Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat mempunyai tanggung jawab dan kewajiban dalam perlindungan dan pengelolaan terumbu karang. Kelembagaan pengelolaan terumbu karang mengakomodasi semangat desentralisasi dan otonomi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Dalam rangka pengelolaan terumbu karang yang berkelanjutan, Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan kebijakan, strategi dan program nasional pengelolaan terumbu karang.
d. Gubernur dapat membentuk kelembagaan pengelola terumbu karang lingkup Provinsi. Kelembagaan ini berfungsi untuk melaksanakan pengelolaan terumbu karang lintas Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi yang bersangkutan, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan pengendalian, dan evaluasi.
e. Bupati/Walikota dapat membentuk kelembagaan pengelola terumbu karang lingkup Kabupaten/Kota. Kelembagaan ini berfungsi untuk melaksanakan pengelolaan terumbu karang dalam wilayah Kabupaten/Kota, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi.
Pengawasan dan Penegakan Hukum
a. Aparat Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta masyarakat melakukan pengawasan, pemantauan, dan pengendalian terhadap pengelolaan terumbu karang;
b. Masyarakat dapat melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi mengenai terumbu karang dan berhak mengajukan tuntutan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan perusakan terumbu karang yang menimbulkan kerugian;
c. Penegakan hukum dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mempertimbangkan kearifan lokal;
d. Penegakan hukum dilakukan oleh aparat yang berwenang baik aparat Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Pendanaan
a. Dana pengelolaan terumbu karang dapat bersumber dari APBN, APBD, Pinjaman atau Hibah Luar Negeri/ PHLN, dan dana masyarakat;
b. Mekanisme pendanaan dilaksanakan berdasarkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) yaitu terbuka, jujur, adil dan bertanggung jawab dengan berpihak kepada masyarakat;
c. Pendanaan program pengelolaan terumbu karang berdasarkan suatu analisis biaya dan manfaat (cost and benefit analysis).
Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
a. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan terumbu karang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan, mendeteksi adanya permasalahan dan penyimpangan-penyimpangan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan dan keberhasilan kegiatan, serta berfungsi sebagai sistem kontrol;
b. Dalam pelaksanaan pengelolaan terumbu karang Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pengelolaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Pemantauan dilaksanakan oleh pengawas dengan melibatkan masyarakat;
d. Pelaporan merupakan salah satu alat untuk melakukan pemantauan kegiatan, dan dilaksanakan secara periodik.
Dari sini, mulai banyak Peraturan maupun ketetapan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan Terumbu karang, seperti :
a. Kesepakatan dan deklarasi Perlindungan ekosistem terumbu Karang di Kawasan Perairan laut Pelukanbada, Aceh oleh Lembaga adat Panglima Laot Lhok Lamteungoh
b. Peraturan daerah Kota Batam No 7 tahun 2009 tentang pengelolaan terumbu Karang Kota Batam
c. Peraturan daerah Provinsi Gorontalo No 2 tahun 2006 tentang Pengelolaan terumbu Ekosistem terumbu Karang

DAFTAR PUSTAKA
• Anonim. 1998. Penyusunan Konsep Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan yang Berakar pada Masyarakat. Kerjasama Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri dengan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor.
• Carter, J.A. 1996. Introductory Couse on Integrated Coastal Zone Management
(Tarining Manual). Pusat Penelitian Sumberdaya Alam dan Lingkungan Sumatra
Utara, Medan, dan Pusat Penelitian Sumberdaya Manusia dan Lingkungan
Universitas Indonesia, Jakarta; Dalhousle University, Enviromental Studies Centre Development in Indonesia Project.Pomeroy, R.S., and M.J.Williams. 1994. Fisheries Co-Management and Smale-Scale Fisheries : A Policy Brief. ICLARM, Manila 15 p.
• Supriharyono. 2000. Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang, Djambatan, Jakarta.
Zamani,N.P. dan Darmawan. 2000. Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat. Prosiding Pelatihan Untuk Pelatih Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor dan Proyek Pesisir-Coastal Resources Management Project, Coastal Resources Centre-University of Rhode Island.
http://www.ubb.ac.id/indexkarang.php?judul_karang=Upaya%20Rehabilitasi%20Ekosistem%20Terumbu%20Karang%20dengan%20Merintis%20Daerah%20Perlindungan%20Laut%20(Marine%20Protect%20Area)%20Berbasis%20Masyarakat&&nomorurut_karang=19
http://monruw.wordpress.com/2010/03/13/biorock-solusi-rehabilitasi-terumbu-karang-di-indonesia/

Maret 3, 2011 - Posted by | Uncategorized

Belum ada komentar.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: