Arielaut's Blog

Just another WordPress.com weblog

TEKNIK PEMBIBITAN DAN PENANAMAN MANGROVE DI PESISIR KABUPATEN INDRAMAYU

3.1 MORFOLOGI, ARUS, DAN IKLIM
3.1.1 Morfologi dan pertumbuhan Garis pantai
Dilihat dari letak geografisnya Kabupaten Indramayu terletak pada 107o52’-108o36’ BT dan 6o15’-6o40’ LS. Sedangkan berdasarkan topografinya sebagian besar merupakan dataran atau daerah landai dengan kemiringan tanah 0-2%. Adapun batas wilayah Kabupaten Indramayu adalah sebagai berikut :
Utara : Laut Jawa
Selatan : Kabupaten Majalengka, Sumedang dan Cirebon
Barat : Kabupaten Subang
Timur : Laut Jawa dan Kabupaten Cirebon
Kabupaten Indramayu terletak di pesisir utara Pulau Jawa, dengan panjang garis pantai 114,1 Km terdiri dari :
Panjang pantai berpasir : 64,68 Km
Panjang pantai berlumpur : 44,91 Km dengan kedalaman
lumpur bervariasi antara 10-70 cm
Lebar muara : 4,51 Km
Kawasan garis pantai timur Kabupaten Indramayu ditutupi oleh endapan aluvium yang cukup luas. Proses sedimentasi pada garis pantai saat ini masih berlangsung, disebabkan oleh sungai Cimanuk yang bermuara di daerah ini. Sungai tersebut membawa material sediemn dalam jumlah besar. Sedimen ini tersebar di Laut Jawa dan diendapkan kembali di garis pantai, yang mengakibatkan pantai timur Indramayu mengalami akrasi dan membentuk delta. Tahun 1947 aliran sungai Cimanuk mengalami perubahan, salah satu bagian aliran sungai mengalir kea rah utara-timur, jalan terdekat menuju garis pantai membentuk delta baru dengan tipe telapak kaki burung (birdfoot-type delta). Kandungan lumpur sungai Cimanuk dapat mencapai rata – rata 53,6 juta ton/tahun.
Sebagian besar morfologi di daerah pesisir kecamatan Indramayu dan Kecamatan Pasekan berupa dataran rendah dan merupakan daerah deltaic yang terbentuk oleh adanya endapan dari sungai Cimanuk. Daerah pesisir kecamatan Pasekan merupakan endapan baru yang berumur sekitar 100 tahun. Pada tahun 1917, Teluk Pabean belum terbentuk dan semenanjung pancer payang belum mencuat kea rah laut. Teluk dan semenanjung ini terbentuk setelah tahun 1946 (terlihat pada gambar di bawah ini).
Berdasarkan studi Hehanussa dkk. (1975) angkutan sedimen dari hulu sungai Cimanuk hingga diendapkan di muara sungai dapat mencapai 53,6 juta ton per tahunnya. Angkutan sedimen ini kemudian diendapkan di muara dan menimbulkan pertumbuhan garis pantai membentuk delta Cimanuk. Kecepatan pertumbuhan delta Cimanuk ke arah laut bervariasi antara 7 km hingga 15 km per tahunnya.
3.1.2 Kondisi Oseonografi (Arus, Gelombang, dan Pasang-Surut Laut)
Parameter arus permukaan mengikuti pola musim, yaitu pada musim barat (bulan Desember sampai Februari) arus permukaan bergerak ke arah timur, dan pada musim timur (bulan Juni sampai Agustus) arus bergerak ke arah barat. Pada musim barat, arus permukaan ini mencapai maksimum 65,6 cm/detik dan minimum 0,6 cm/detik, sedangkan pada musim timur, arus permukaan ini mencapai maksimum 59,2 cm/detik dan minimum 0,6 cm/detik. Tinggi gelombang di laut Jawa umumnya rata – rata kurang dari 2 meter (PKSPL-IPB, 2000). Adapun kondisi arus pasang-surut berdasarkan fase elevasi muka air.

3.1.3 Kondisi Meteorologis (Temperatur, Curah Hujan, Angin dan Badai)
Informasi tentang temperatur, curah hujan, angin dan badai diperoleh dari pengolahan data di stasiun meteorology Jatiwangi dan laporan – laporan studi lingkunagn yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Indramayu. Di bawah ini disajikan table presentase distribusi angin yang bertiup dan terukur di stasiun Jatiwangi.

Tabel 3.1 Prosentase Distribusi Kecepatan dan Arah Angin yang Tercatat di Stasiun Jatiwangi (1983 – 2008)
Directions/Wind Classes (m/s) 0,5-2,1 2,1-3,6 3,6-5,7 5,7-8,8 8,8-11,1 >11,1 Total (%)
1 337,5-22,5 2,0000 4,0000 13,6667 6,0000 0,0000 0,0000 25,6667
2 22,5-67,5 0,3333 1,3333 2,3333 1,3333 0,0000 0,0000 5,3333
3 67,5-112,5 1,3333 2,3333 10,6667 9,0000 0,3333 0,6667 24,333
4 112,5-157,5 0,0000 0,0000 0,0000 0,3333 0,0000 0,0000 0,3333
5 157,5-202,5 0,3333 1,3333 3,0000 4,3333 1,6667 0,3333 11,0000
6 202,5-247,5 0,0000 0,0000 0,6667 1,6667 0,0000 0,0000 2,3333
7 247,5-292,5 0,3333 1,6667 3,3333 5,3333 1,0000 0,6667 12,3333
8 292,5-337,5 0,6667 1,3333 8,6667 7,3333 0,3333 0,3333 18,6667
Sub total 5,0000 12,0000 42,3333 35,3333 3,3333 2,0000 21,1864
Calms 0,0000
Missing / incomplete 0,0000
Total 100,000

Berdasarkan data stasiun pengamatan Jatiwangi selama kurun waktu 1983 – 2008, kecepatan angin yang melebihi 11m/detik hanya terjadi dengan frekuensi 2% atau terjadi sebanyak kurang dari 200 kejadian. Catatan kantor stasiun ini menjelaskan bahwa angin kencang (mendekati kecepatan angin saat badai terjadi yaitu 30 meter per detik) pernah terjadi pada bulan januari 2004.
Temperatur udara di daerah Indramayu berkisar antara 250C – 27,50C. temperatur terendah yang pernah tercatat di stasiun Jatiwangi berkisar pada 180C, sedangkan temperatur tertinggiyang pernah tercatat selama kurun waktu 25 tahun (1983 – 2008) terakhir berkisar 330C. dari analisis data temperatur dalam kurun waktu 25 tahun terakhir, seperti terekam dalam gambar dibawah ini, terlihat bahwa temperatur udara di daerah Indramayu tidak terpengaruhi langsung oleh adanya fenomena El Nino maupun La Nina. Data curah hujan menunjukan adanya pengaruh kedua fenomena tersebut diatas.

3.2 BIO EKOSISTEM
3.2.1 Ekosistem Mangrove
Ekosistem mangrove di Kabupaten Indramayu dapat dikelompokkan menjadi ekosistem mangrove alami dan ekosisitem mangrove buatan. Ekosistem ini dibedakan berdasarkan cara ekosistem tersebut terbentuk. Vegetasi di hutan mangrove alami tumbuh secara alami dari sejak dahulu, membentuk belt mangrove yang tebal di pesisir pantai utara Indramayu. Sebaliknya, vegetasi di lokasi mangrove buatan sengaja ditanam oleh masyarakat atau pemerintah, dengan jarak tanam yang relative teratur. Karena penanaman mangrove bersifat local, area mangrove buatan hanya ditemukan dalam patch – patch kecil di beberapa lokasi di pesisir Indramayu. Meskipun demikian, kondisi ekosistem yang terbentuk di kedua kelompok mangrove tersebut bias jadi serupa, tergantung pada umur mangrove dan keanekaragaman hidupan liar yang terbentuk di dalamnya.

3.2.1.1 Ekosistem Mangrove Alami
Kondisi Eksisting
Ekosistem mangrove alami dahulu mendominasi wilayah utara Indramayu. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa luasan hutan mangrove di sepanjang pantai Indramayu hingga Pamanukan, Subang mencapai 14.000 Ha, dengan ukuran pohon mencapai diameter lebih dari 100 cm. Di wilayah kecamatan Pasekan dan Sindang, luas hutan mangrove diperkirakan mencapai 2500 Ha pada tahun 1960-an.
Pengurangan luas area mangrove berkurang secara drastic dalam beberapa puluh tahun terakhir. Pengurangan ini terjadi terutama akibat dari pembukaan lahan untuk area pertambakan, atau juga pengambilan kayu mangrove secara berlebihan. Di Kecamatan Pasekan, hutan mangrove dalam kawasan hutan lindung telah berkurang hingga mencapai sekitar 500 Ha pada tahun 1994. Dengan demikian, laju pengurangan hutan mangrove rata – rata mencapai 60 Ha per tahun. Hutan mangrove alami yang masih tersisa di Kecamatan Pasekan ditunjukan dalam peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) data citra 1994.
Hutan mangrove alami di Indramayu masih terus berkurang hingga saat ini. Berdasarkan foto udara dari Google Earth pada tahun 2008, ekosistem mangrove tersisa hanya dalam patch – patch kecil yang tersebar di sisi utara Indramayu (Kecamatan Pasekan). Beberapa pohon mangrove dari jenis Rhizophora sp. di tepian tambak masih ditemukan dengan ketinggian pohon mencapai 7 meter dan diameter batang di atas 50 cm. Meskipun demikian, jumlah individu yang sedikit dan tersebar tersebut jelas menunjukan bahwa hutan alami mangrove di pesisir Indramayu sudah tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
Pengelolaan
Ekosisitem mangrove alami berada dalam kawasan hutan lindung yang dikelola oleh Perum Perhutani. Berdasarkan Undang – undang No. 41 tahun 1999, hutan lindung didefisinikan sebagai “kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.” Dalam hal ini, hutan mangrove di Kabupaten Indramayu memiliki fungsi utama sebagai pencegah intrusi air laut dan penahan gelombang.
Dalam pengelolaannya, Perum Perhutani menghadapi masalah yang terkait dengan pembukaan lahan hutan mangrove dan pengambilan kayu mangrove oleh masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2002 yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan pasal 23, disebutkan bahwa pemanfaatan hutan lindung hanya dapat dilakukan melalui tiga hal, yaitu :
a. Pemanfaatan kawasan
b. Pemanfaatan jasa lingkungan
c. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu
Dari tiga kelompok pemanfaatan tersebut, seluruhnya mensyaratkan bahwa pemanfaatan tidak boleh mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utama dari hutan lindung tersebut.
Kondisi ini menjadi dilemma bagi Perum Perhutani. Di satu sisi, Perum Perhutani berperan menjaga agar kawasan hutan mangrove tetap berfungsi sebagai kawasan hutan lindung sebagaimana ditetapkan di dalam aturan, yang artinya mencegah segala aktivitas yang berpotensi menghilangkan fungsi dari kawasan tersebut. Di sisi lain, masyarakat Indramayu adalah pelaku utama dalam perusakan lahan hutan lindung. Sebagai ilustrasi, petani tambak di Kecamatan Pasekan diperkirakan berjumlah 4.000 orang dari sekitar 5.000 Ha luas lahan tambak, dengan mayoritas local berada di kawasan hutan lindung. Pemindahan petani tambak sebanyak itu dari kawasan hutan lindung akan menyebabkan pengurangan lapangan pekerjaan yang cukup besar, dan menimbulkan kekhawatiran akan guncangan sosial di masyarakat Indramayu.
Saat ini, Perum Perhutani menyewakan lahan di dalam kawasan hutan lindung untuk lahan tambak. Hal ini dilakukan dengan berbagai pertimbangan perambahan hutan mangrove secara illegal yang lebih besar lagi. Dengan harga sewa Rp. 150.000/Ha/tahun, Perum Perhutani menetapkan harga sewa yang lebih murah dibandingkan dengan tanah desa (lahan dibawah pengelolaan desa) yang mencapai Rp. 500.000/Ha/tahun. Sebagai kompensasi atas keringanan tersebut, masyarakat diwajibkan menanam mangrove di dalam lahan tambak yang disewa, minimal sebanyak 80% dari total luas tambak. Pada kenyataannya, dari pengamatan lapangan, petani penyewa tidak menetapkan aturan yang ditetapkan oleh Perum Perhutani. Hambatan tersebut berhubungan dengan beberapa persepsi masyarakat atas mangrove.

3.2.1.2 Ekosistem Mangrove Buatan
Kondisi Eksisting
Penanaman mangrove dilakukan sebagai inisiatif masyarakat atas erosi pesisir pantai Indaramayu yang semakin meningkat. Bpk. Cukup R, dari desa Pabean Ilir merupakan peraih penghargaan Kalpataru atas usahanya melakukan penanaman mangrove di pesisir pantai Indramayu di Blok desa Tegur. Bpk. Cukup dan keluarganya mulai melakukan penanaman hutan mangrove pada tahun 1996. Hal yang mendasari inisiatifnya adalah tingginya laju pengurangan hutan mangrove alami di kawasan hutan lindung, sebelah utara dan barat dari tempat tinggalnya. Di sisi lain, kenaikan muka air laut dan erosi mulai dirasakan mengkikis sisi timur dari Blok desa Tegur, menyebabkan tergenangnya lahan oleh air pasang hingga setinggi 1,5 meter. Gambar di bawah ini menunjukan beberapa patch mangrove buatan di pantai Indramayu, termasuk hasil penanaman Bpk. Cukup dan kelompok lainnya secara swadaya.
Seperti ditunjukan pada Gambar di atas, di beberapa daerah di Indramayu seperti Ujung Cimanuk, Desa Pasekan, Pancer Payang dan Pancer Song, masyarakat juga mulai menanami lahan pesisir dengan mangrove. Berhubungan dengan aktivitas tersebut, di tahun 2004 – 2009, pemerintah pusat dan pemerintah daerah Indramayu menyalurkan dana untuk reboisasi mangrove melalui program Gerakan Rehabilitasi lahan (GERHAN). Penanaman dilakukan dengan kerapatan mangrove rata – rata 10.000 individu/Ha. Berdasarkan pengamatan lapangan, beberapa petak mangrove memiliki kerapatan individu yang tinggi, dengan pohon berdiameter 40 cm dan ketinggian 5 m, seperti ditunjukkan pada gambar di atas.
Pengelolaan
Mangrove dikelola secara swadaya oleh kelompok – kelompok tani mangrove. Beberapa Lembaga Non-Pemerintah (NGO) seperti OISCA ikut mendanai kegiatan penanaman mangrove di Kabupaten Indramayu. Pemerintah, melalui APBN dan APBD 1 mendanai penanaman mangrove melalui Gerakan Rehabilitasi Lahan (GERHAN). Meskipun Dinas Kehutanan memiliki data mengenai luas dan jumlah penanaman secara periodik, monitoring mangrove diserahkan kepada Kelompok Tani Mangrove (KTM) masing – masing. Hal ini menjadi hambatan dalam memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi mangrove di Kabupaten Indramayu secara spasio-temporal. Table 3.2 menunjukan,
bagaimana aktivitas penanaman dilakukan dari tahun 2004 sampai dengan 2007.
Tabel 3.2 Data penanaman mangrove di Kecamatan Indramayu dan Pasekan dari tahun 2004 – 2007
Tahun Kecamatan Indramayu Kecamatan Pasekan Sumber dana
Luas (Ha) Jumlah Luas (Ha) Jumlah
2004 78 429.000 132 726.000 APBN
2005 150 495.000 — — APBN
2006 30 165.000 50 275.000 Swadaya
2007 300 330.000 251 276.100 APBN, APBD 1
(Sumber : Dinas Kehutanan Kabupaten Indramayu, 2009)
3.2.1.3 Hidupan Liar di Ekosistem Mangrove
Mangrove tumbuh pada kondisi tanah berpasir atau berlumpur. Karena itu, mangrove tumbuh baik pada “tanah – tanah timbul”. Tanah timbul adalah tanah yang terbentuk sebagai hasil sedimentasi dari sungai pada bagian hilir (muara sungai). Mangrove juga memiliki rentang toleransi yang tinggi terhadap salinitas, dan karenanya dapat tumbuh baik di pesisir pantai dan muara. Kondisi tanah berlumpur di pesisir pantai Indramayu yang terbentuk sebagai sedimentasi dari sungai Cimanuk lama dan sungai Rambatan Baru memungkinkan optimalnya pertumbuhan mangrove di muara – muara sungai tersebut.
Flora
Jenis – jenis mangrove yang ditanam meliputi jenis – jenis bakau (Rhizophora Mucronata, Rhizophora Apiculata, Rhizophora Stylosa) dan jenis api – api (Avicennia Alba dan Avicennia Marina). Menurut hasil wawancara, bibit mangrove tersebut semula diperoleh dari pohon – pohon mangrove di hutan mangrove alami. Dengan tingginya kebutuhan akan bibit, penanaman selanjutnya harus mendatangkan bibit dari luar. Di beberapa lokasi di muara, bakau berdiameter ± 10 cm sudah memiliki banyak anakan di bawahnya, seperti di tunjukan pada gambar di bawah ini. Hal ini sebenarnya menunjukan bahwa kemampuan regenerasi mangrove cukup tinggi.

Gambar 3.1 Mangrove Jenis Avicennia dan Rhizophora
Di dalam kawasan mangrove juga di temukan bebrapa jenis tumbuhan yang berasosiasi dengan mangrove, seperti jeruju (Acanthus Ilicifolius), Aegiceras Floridum dan Derris Trifolia. Jenis tumbuhan ini, meskipun tidak mendominasi kawasan, mengindikasi bahwa area mangrove buatan berpotensi untuk mengalami suksesi menuju kondisi hutan mangrove alami.
Fauna
Masyarakat menyatakan bahwa keanekaragaman fauna di hutan mangrove alami cukup tinggi. Selain beberapa jenis burung laut, masyarakat dahulu masih menemukan crab eating monkey (Macaca Fascicularis) di dalam hutan mangrove. Monyet ini hidup dengan memakan hewan – hewan di mangrove, terutama kepiting bakau (dan menjelaskan nama dari monyet tersebut). Dengan pembukaan lahan hutan mangrove, populasi monyet secara langsung ikut berkurang, hingga tidak ditemukan lagi saat ini.
Hasil pengamatan burung di lapangan dan wawancara menunjukan bahwa di kawasan mangrove ditemukan beranekaragam jenis burung mangrove dan rawa. Table 3.3 menjelaskan daftar burung yang ditemukan di lokasi pengamatan. Beberapa burung pantai yang mengkonsumsi ikan ditemukan di lokasi mangrove. Mangrove menjadi tempat istirahat dan tempat bersarang bagi burung – burung pantai seperti kuntul dan bangau. Burung – burung lain mencari makan berupa cacing di tanah berlumpur dan sawah, di lokasi yang juga berdekatan dengan kawasan mangrove.
Table 3.3 Daftar burung yang ditemukan di pesisir Indramayu
Nama local Nama ilmiah Lokasi
Blekok sawah Ardeola speciosa Sawah, tambak
Kokokan laut Butorides striatus Tambak, pesisir
Cekakak sungai Todirhamphus chloris Mangrove, sungai
Kuntul besar Egretta alba Tambak, sawah, mangrove
Kuntul kerbau Bubulcus ibis Tambak, sawah, mangrove
Cangak laut Ardea sumatrana Tambak, mangrove, pesisir
Trinil Tring sp. Tambak, mangrove
Bangau tongtong* Leptoptilos javanicus Mangrove
Belibis batu* Dendrocygna javanica Tambak, mangrove
Trulek/Ayam-ayaman* Vallenus sp. Sawah, tambak (migran)
*) Hasil wawancara
Di antara burung – burung yang terdata, masyarakat menyebutkan bahwa trulek atau ayam – ayaman hanya ditemukan pada waktu tertentu saja, tepatnya di awal musim penghujan. Burung ini tiba dalam rombongan untuk beberapa saat (kurang dari seminggu), kemudian terbang lagi ke arah selatan. Trulek mencari makan di dalam lumpur dan kubangan air di sawah. Masyarakat biasanya menangkap dan mengkonsumsi burung ini. Dari ciri – ciri yang dideskripsikan oleh masyarakat, ayam – ayaman diperkirakan merupakan salah satu burung migran yang terbang melewati Indonesia pada musim dingin di utara. Trulek atau ayam – ayaman (Vanellus sp.) berasal dari daerah Siberia di Eropa utara, dan berimigrasi pada musim dingin ke tempat yang lebih hangat di Australia (MacKinnon, 1998). Burung ini terbang dalam rombongan besar hingga ribuan ekor, dan hinggap sebentar di Jawa untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke Australia. Sesuai dengan perkiraan tersebut, hasil wawancara menunjukan bahwa burung trulek yang pernah ditemukan diketahui memiliki cincin di kakinya (banding dalam penelitian untuk menghitung populasi burung dan jalur migrasinya). Meskipun trulek dilaporkan ditemukan di Indramayu, tetapi lokasi istirahatnya di area persawahan menunjukan bahwa perubahan lahan mangrove kemungkinan tidak berpengaruh terhadap populasi burung tersebut.

Gambar 3.2 Trulek (Vanellus sp.) sebagai ilustrasi

Penyebaran Burung dan Penggunaan Habitat Mikro
Pengamatan penyebaran dan penggunaan habitat mikro oleh burung dilakukan lima hari setiap bulan dilapangan selama lima bulan.
Analisis data keanekaragaman burung dipergunakan rumus – rumus Shannon – Weaver (MacArthur 1961, dalam Van Balen, 1984) :
H’ = – ∑ pi loge pi
Dimana : H’ = keragaman jenis
Pi = kekayaan jenis yaitu jumlah individu spesies ke – i dibagi jumlah total individu

Kepiting bakau (Scylas serrata) juga merupakan fauna yang ditemukan liar di kawasan mangrove (Gambar 3.22). Kepiting bakau hidup di mangrove dan tambak – tambak, bereproduksi di laut lepas, untuk kemudian kembali ke mangrove untuk hidup. Kepiting bakau merupakan komoditas yang umum dikonsumsi oleh masyarakat, bahkan di level ekspor. Ekspor kepiting bakau dari Indramayu dapat mencapai Taiwan dan Vietnam, dengan produktivitas mencapai 1 ton per hari pada musim hujan, atau 2 kuintal per hari pada musim kemarau. Kepiting yang masih kecil tidak langsung dijual, tetapi dipelihara dulu di tambak hingga ukurannya cukup besar. Harga jual kepiting bakau berkisar antara Rp. 50.000 – Rp. 150.000/kg, tergantung ukuran tubuh dan isi telur, padahal kepiting kecil dibeli dari pengambil dengan harga Rp. 25.000/kg, atau kurang dari setengah harga di tingkat Bandar. Meskipun demikian, para nelayan dapat memperoleh pendapatan hingga Rp. 3 – 4 juta / hari hanya dari mengkumpulkan kepiting bakau. Tentunya, pengurangan lahan mangrove secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap pengurangan hasil penangkapan kepiting bakau.

Gambar 3.3 Kepiting Bakau (Scylas serrata)

3.2.1.4 Persepsi dan Peran Mangrove bagi Masyarakat
Persepsi Masyarakat atas Mangrove
Hasil wawancara dan kuisioner dengan masyarakat menunjukan bahwa mayoritas masyarakat mengetahui peran penting mangrove sebagai pelindung terhadap gelombang dan erosi. Meskipun demikian, masyarakat juga melihat bahwa penanaman mangrove saat ini di beberapa lokasi tidak di imbangi dengan tingginya air pasang dan hempasan gelombang. Di daerah dengan erosi tinggi dan kondisi hutan mangrove yang kurang rapat, peran mangrove dalam menahan gelombang menjadi kurang optimal. Gambar 3.23 menunjukan petak mangrove di tengah perairan akibat dari tingginya pasang dan atau kenaikan muka air laut. Petak – petak ini memperlihatkan bagaimana mangrove kurang dapat berperan menahan laju erosi pantai di Indramayu.

Gambar 3.4 Petak Mangrove di Tengah Perairan
Sebagian masyarakat, khususnya petani tambak, menyadari fungsi hutan mangrove sebagai penyedia tempat memijah bagi ikan dan udang. Karena itu, di dalam tambak masih disisakan satu atau beberapa pohon mangrove (Gambar 3.24). Meskipun demikian, sebagian masyarakat lain melihat mangrove memiliki potensi negative bagi tambak. Mangrove, menurut masyarakat tersebut, menjadi habitat bagi beberapa hama tambak seperti ular, burung, dan biawak. Selain itu, penanaman mangrove yang rapat di dalam tambak juga dapat mengurangi produktivitas tambak, dalam hubungannya dengan pengurangan luas tambak.

Gambar 3.5 Lahan Tambak dengan Mangrove di dalam dan sekitarnya

Pemanfaatan Mangrove oleh Masyarakat
Di luar dari peran mangrove sebagai penyedia jasa ekosistem, masyarakat juga memanfaatkan mangrove secara langsung. Kayu mangrove merupakan kayu yang berpotensi menjadi arang berkualitas baik. Di dalam PROSEA (Ong, 1998), beberapa jenis mangrove dari suku Rhizophora diketahui menghasilkan kayu produksi minor. Kandungan minyak di dalam mangrove diperkirakan menjadi penyebab baiknya kayu mangrove sebagai arang. Selain itu, kayu juga berguna sebagai bahan bangunan, meskipun dimanfaatkan secara subsisten dan lokal.
Kegunaan lain dari hutan mangrove adalah kulit kayunya yang digunakan dalam tali – menali. Dahulu, perkakas rumah tangga yang memiliki tali menggunakan serat dari kulit kayu mangrove. Di luar itu, daun juga dimanfaatkan sebagai pakan ternak, meskipun tidak secara luas. Adapun buah dari mangrove api – api (Avicennia spp.) dapat dimakan secara langsung.
3.2.1.5 Hubungan Ekosistem Mangrove dan Perubahan Iklim
Perubahan iklim dan erosi berpengaruh pada berkurangnya lahan daratan di pesisir pantai. Pengurangan luas lahan daratan di pesisir pantai Indramayu, khususnya di muara Cimanuk, dapat mencapai 1 km dalam waktu 5 tahun. Seperti yang juga dipersepsikan oleh masyarakat, mangrove dengan ukuran kecil diperkirakan tidak dapat menahan laju kenaikan muka ari laut, pasang, dan intrusi dari laut.
Meskipun demikian, peran mangrove yang berkurang lebih banyak dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Pembukaan lahan, eksploitasi kayu, pencemaran, dan pengurangan sedimentasi sebagai media tumbuh mangrove merupakan beberapa hal yang berpengaruh dalam penurunan peran mangrove. Jika kondisi ini tidak di tanggulangi, mangrove tidak hanya kehilangan perannya sebagai penyangga bagi dampak perubahan iklim di pesisir Indramayu, tetapi juga ikut terkikis oleh driver dari perubahan iklim tersebut.
3.3 Pengelolaan Hutan Mangrove di Kabupaten Indramayu
3.3.1 Definisi dan Ruang Lingkup Mangrove
Pada umumnya mangrove adalah pohon-pohon dan semak-semak yang tumbuh dibawah tingkat air pasang tinggi di musim semi. Dengan demikian, sistem perakarannya secara teratur digenangi air laut (asin), meskipun satu atau dua kali dalam setahun dibanjiri oleh aliran permukaan air tawar, dan hanya digenangi sekali atau dua kali setahun.
Menurut Snedaker (1978), hutan mangrove adalah kelompok jenis tumbuhan yang tumbuh di sepanjang garis pantai tropis sampai sub-tropis yang memiliki fungsi istimewa di suatu lingkungan yang mengandung garam dan bentuk lahan berupa pantai dengan reaksi tanah anaerob. Seperti halnya direkomendasikan oleh FAO (1982), kata mangrove sebaiknya digunakan baik untuk individu jenis tumbuhan maupun komunitas tumbuhan yang tumbuh di daerah pasang surut. Adapun menurut Aksornkoae (1993), hutan mangrove adalah tumbuhan halofit yang hidup di sepanjang areal pantai yang dipengaruhi oleh pasang tertinggi sampai daerah mendekati ketinggian rata-rata air laut yang tumbuh di daerah tropis dan sub-tropis.
Dengan demikian secara ringkas hutan mangrove dapat didefinisikan sebagai suatu tipe hutan yang tumbuh di daerah pasang surut (terutama di pantai yang terlindung, laguna, muara sungai) yang tergenang pasang dan bebas dari genangan pada saat surut yang komunitas tumbuhannya bertoleransi terhadap garam. Sedangkan ekosistem mangrove merupakan suatu sistem yang terdiri atas organisme (tumbuhan dan hewan) yang berinteraksi dengan faktor lingkungannya di dalam suatu habitat mangrove.

3.3.2 Sebaran Hutan Mangrove di Indramayu
Hutan mangrove di indramayu terbagi menjadi 2 (dua) yaitu hutan mangrove di dalam kawasan hutan (hutan lindung) yang tersebar di 10 Desa yaitu Desa Parean Girang Kecamatan Kandanghaur, Desa Cemara Kecamatan Losarang, Desa Cangkring dan Lamaran Tarung Kecamatan Cantigi, Desa babadan Kecamatan Sindang dan Desa Karanganyar, Pasekan, Pagirikan, Totoran dan Pabeab Ilir Kecamatan Pasekan, sedangkan hutan Mangrove di luar kawasan hutan tersebar di 22 Desa diantaranya yaitu Ujung Gebang Kecamatan Sukra, Desa ilir, Bulak dan Parean Girang Kecamatan Kandanghaur, Desa Cemara Kecamatan Losarang, Desa Cangkring dan Lamaran Tarung Kecamatan Cantigi, Desa Brondong, Karanganyar, Totoran dan Pabeab Ilir Kecamatan Pasekan, Desa Pabean Udik, Karangsong dan Singaraja Kecamatan Indramayu, Desa Benda Kecamatan Karangampel, Desa Juntinyuat Kecamatan Juntinyuat, Desa Tanjakan, Kalianyar, Luwung Gesik, Krangkeng dan Singakerta Kecamatan Krangkeng.

Gambar 3.6 Peta Kabupaten Indramayu
3.3.3 Pengelolaan Hutan Mangrove di Indramayu Tahun 2010-2014
a. Perluasan Areal Hutan Mangrove
Pentingnya areal mangrove sebagai habitat bagi jenis-jenis ikan ekonomi penting telah diakui secara luas, namun perlu diingat bahwa habitat utama bagi organisme-organisme tersebut adalah teluk yang dangkal, saluran pemasukan dan saluran-saluran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem mangrove. Hutan mangrove pasang surut memiliki beberapa habitat yang digunakan secara langsung oleh jenis-jenis ikan penting. Hutan mangrove akan memberikan input (masukan nutrisi) kepada sitem teluk dan kanal yang dangkal di sekitarnya yang merupakan habitat utama bagi berbagi jenis biota air untuk kepentingan komersial, kebutuhan sehari-hari dan rekreasi.
Pengembangan hutan mangrove di indramayu merupakan salah satu upaya penguatan fungsi ekologi dan ekosistem. Pengembangan areal baru hutan mangrove diarahkan pada pantai yang berlumpur dan muara-muara sungai, adapun lokasi yang bisa dikembangkan hutan mangrove yaitu sepanjang pantai Ilir sampai dengan pantai Lamaran Tarung dan Pantai Tiris sampai dengan Payang juga bisa dikembangkan di pantai Karangsong berdasarkan hasil survai Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indramayu sepanjang pantai tersebut diatas memenuhi persyaratan untuk dikembangkan hutan mangrove adapun jenis yang bisa dikembangkan yaitu Avicennia spp. (A. alba Blume A. germinans L, A. marina Vierh), Bruguiera sp (B. cylindrica (L) Blume, B. gymnorrhiza (L) Lam.) dan Rhizophora sp. (R. apiculata Blume, R. harrisonii Leechman, R. mucronata Lam., R. racemosa G. Meyer, R. mangle L., R. stylosa Griff dan R. xselala (Salvoza) Tomlinson)

b. Pengembangan Pola Silvofihery
Pemanfaatan sumberdaya hutan mangrove secara ideal seharusnya mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kelestarian ekosistem hutan tersebut. Dalam upaya tersebut, Perum Perhutani telah memperkenalkan suatu pola pemanfaatan yang di sebut silvofishery atau tambak tumpangsari. Tambak tumpangsari merupakan suatu pola agroforestry yang digunakan dalam pelaksanaan program perhutanan sosial di kawasan hutan mangrove yang berpenduduk padat. Pola ini merupakan kombinasi antara tambak/empang dengan tanaman bakau. Pola ini dianggap paling cocok untuk pemanfaatan hutan mangrove saat ini, karena diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat di tingkatkan, sedangkan hutan mangrove masih tetap dijaga kelestariannya. Pola ini mulai dikembangkan sejak tahun 1986 dimana pada saat itu baru merupakan uji coba percontohan, sejak tahun 1988 pola ini dikembangkan secara massal, yang dikuti pula dengan terbentuknya Kelompok Tani Hutan (KTH) Payau sebagi mitra Perum Perhutani dalam mengelola hutan payau.
Pola kemitraan dituangkan dalam bentuk kerjasama penanaman, pemeliharaan, perlindungan/ pengamanan serta pemanfaatan lahan hutan payau Perum Perhutani dengan Pesanggem/mitra KTH payau dengan batas waktu tertentu (perjanjian kerjasama di buat dalam jangka waktu 1 tahun) , dengan pemakaian lahan yang digarap 80% tanaman dan 20% untuk budidaya ikan.
c. Pengembangan Hutan Mangrove dan Wisata Alam (ECotourism)
Pariwisata seyogyanya dipertimbangkan sebagai suatu potensi pemanfaatan mangrove yang tidak merusak, baik pemanfaatan mangrove secara langsung maupun tidak langsung, sebagai suatu sumber pendapatan tambahan yang potensial bagi penduduk daerah mangrove.
Ada beberapa pilihan untuk mengenbangkan wisata alam di kawasan mangrove, sebagai contoh di dalam kawasan hutan lindung (hutan mangrove) yang di kelola oleh KPH Indramayu BKPH Indramayu dapat dikembangkan wisata alam mangrove mungkin berguna bila dikembangkan untuk menyediakan atraksi sederhana, misalnya pembuatan jembatan gantung diantara pohon mangrove untuk mengamatinya. Hal semacam ini juga dapat digunakan untuk rekreasi wisatawan lokal dan untuk dijadikan tempat pendidikan konservasi lokal.
Dalam kondisi yang khusus, pelaksanaan wisata alam yang bersifat komersial dapat secara langsung tergantung pada mangrove pendidikan lingkungan dan pelatihan. Areal lain yang bisa dikembangkan untuk dijadikan wisata alam mangrove yaitu muara Karangsong. Selain itu juga objek wisata hutan mangrove juga bisa dijadikan sebagai areal penyuluhan, Mangrove trail salah satu daya tarik pengunjung di Mangrove Information Center (MIC-JICA) di Bali bisa dikembangkan di Kabupaten Indramayu, Ide ini memberi cakupan yang lebih luas terhadap potensi wisata dalam pengelolaan mangrove, sumberdaya-sumberdaya wisata lainnya dapat juga digunakan untuk menarik wisatawan, adapun secara ekonomi kegiatan wisata alam ini dapat memberikan peluang menciptakan pendapatan untuk masyarakat lokal dapat berbentuk pelayanan angkutan, pemanduan, penjajaan makanan dan jasa akomodasi.
3.3.4 Pokja Mangrove
1. Pembentukan POKJA MANGROVE dan Sudah di SK kan Bupati dengan Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 665/Kep.142-Dishutbun/2009 Tentang Kelompok Kerja Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Wilayah Kabupaten Indramayu Tahun 2009 dengan Tugas Kerja Adalah Sbb:
a. Penyusunan rencana kerja, penyediaan bahan dan alat, Inventarisasi dan Identifikasi Lokasi (data fisik lokasi, data biologi, sosek)
b. Membuat Rancangan Teknis (penetapan jenis tanaman, persemaian, penanaman, pemeliharaan )
c. Pengukuran lapangan dan pemetaan
2. Pendirian Mangrove Center dengan tujuan untuk :
a. Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan
b. Pengembangan Program Interpretasi & Pendidikan Konservasi
c. Pengembangan SDM (interpreter) dengan Pelibatan Masyarakat Setempat
d. Pengaturan Manfaat Ekonomi yang seimbang

3. Penyusunan Peratuaran Desa Tentang Penanganan Kawasan Hutan Mangrove
VISI :
Terwujudnya penataan ruang hutan mangrove yang mantap setatus hukumnya dan pengelolanya yang di patuhi semua pihak dan juga kelestariannya.
MISI :
1. Melanjutkan kebijakan 45 % kawasan lindung Jawa Barat dengan mendorong identitas dan penetapan kawasan lindung hutan mangrove di Kabupaten Indramayu.
a. Program penentuan tata batas kawasan lindung Hutan Pantai di dalam dan luar Kawasan :
– Kegiatan pemutahiran tapal batas Kawasan Lindung
b. Program identifikasi dan penataan tanah timbul
– Kegiatan pemutahiran dan pemetaan kawasan tanah timbul
2. Mendorong swasta / Perorangan / BUMN / BUMD membangun demplot Hutan Mangrove yang berguna bagi ekonomi / konservasi masyarakat .
a. Program demontrasiplot Hutan Mangrove
– Kegiatan pembuatan petak percontohan Hutan mangrove seluas 1 sampai 5 Ha
b. Program demontrasiplot Perikanan
– Kegiatan silfoviseri Mangrove seluas 1 sampai 5 Ha.
– Kegiatan budidaya kerang di bawah tegakan tanaman Mangrove.
3. Menjadi pelopor pengendalian dan pelestarian Hutan Mangrove sebagai upaya peningkatan ekonomi konservasi dan keseimbangan flora dan fauna.
• Program pembersihan lingkungan Mangrove dari pencemaran limbah yang menyebabkan kematian Tanaman.
• Kegiatan pengambilan limbah pada kawasan konservasi
• Kegiatan safari mangrove
• Kegiatan pelepasan satwa fauna
4. Mewujudkan koordinasi kesediaan bibit mangrove dari perusahaan emisi korbon sebagai implementasi kontribusi hulu ilir
• Kegiatan temu karya dampak emisi korbon dari lingkungan
• Kegiatan bantuan modal usaha pada kelompok Mangrove pada usaha produktif
Mendorong ketertiban penggunaan tanah timbul sebagai kawasan lindung mangrove di Kabupaten Indramayu.
• Kegiatan pembangunan wana wisata Mangrove.
• Kegiatan pembuatan arboretum.
• Kegiatan home industri buah Mangrove
• Kegiatan pembuatan persemaian Hutan Mangrove

4.3 Pembibitan dan Penanaman Benih Mangrove
4.3.1 Pembuatan Bedeng
Tahap pertama dalam penanaman mangrove yaitu pembuatan bedeng. Lokasi pembuatan bedeng, dipilih yang berdekatan dengan lokasi penanaman mangrove. Hal ini, bertujuan untuk mempermudah distribusi bibit mangrove pada saat penanaman. Selain itu, harus diperhatikan juga tentang kondisi lingkungan, seperti tipe pasang surut di lokasi bedeng. Informasi mengenai kondisi pasang surut yang tepat sangat dibutuhkan untuk menjaga sirkulasi air dan mengenali pola penggenangan di bedeng. Mengingat pembangunan bedeng sangat tergantung dengan pasang surut, maka suatu lokasi yang tidak memiliki pola sirkulasi pasang surut yang baik, sudah seharusnya tidak dipilih sebagai lokasi peletakan bedeng.
Bedeng bisa dibuat dengan berbagai macam tipe, disesuaikan dengan kondisi, situasi, budaya setempat dan tentunya anggaran yang dimiliki. Pembangunan bedeng persemaian untuk menyemaikan benih – benih mangrove. Terdapat 3 tipe tempat persemaian, yaitu dua buah bedeng dan satu buah tempat persemaian mangrove.
1. Bedeng Tingkat
Bedeng tingkat artinya, dasar bedeng ditinggikan beberapa sentimeter dari atas tanah dengan tujuan untuk menghindari dari pemangsaan bibit mangrove oleh pemangsa misalkan kepiting. Bedeng tingkat ini dibuat dari potongan bambu dan bisa dibuat beberapa buah dengan ukuran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia. Sebagai naungan, bisa digunakan daun kelapa dan atau bahan penutup lainnya. Intinya, bibit – bibit mangrove tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung karena akan mengakibatkan pada kematian bibit mangrove yang sedang disemaikan.
Kelebihan dari bedeng ini adalah konstruksinya yang kuat, bagus dan mampu bertahan kurang lebih selama 4 tahun. Dengan pemeliharaan bibit yang baik dan benar. Sedangkan kelemahannya adalah biaya yang dibutuhkan untuk membangun bedeng tingkat berukuran 2m x 3m dengan tinggi 1,5m membutuhkan biaya sekitar RP 600.000,00. Padahal, setidaknya dibutuhkan enam buah bedeng untuk menyemaikan enam jenis mangrove.
2. Bedeng Tanpa Tingkat
Bedeng tanpa tingkat artinya, dasar bedeng tidak ditinggikan melainkan langsung menggunakan tanah sebagai dasarnya. Kelebihan bedeng ini adalah bisa cepat dibangun hanya dengan membutuhkan biaya yang murah. Kelemahan dari bedeng jenis ini adalah bagi daerah persemaian yang memiliki kelimpahan kepiting yang besar, maka ketahanan hidup bibit mangrove bisa mencapai minimal, apabila program pemeliharaan bibit mangrove tidak berjalan secara optimal.
3. Tanpa Bedeng
Persemaian dilakukan tanpa bedeng, dengan cara benih langsung disemaikan di bawah pohon indukannya.
Hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam pembuatan bedeng dan tempat persemaian mangrove adalah bibit – bibit mangrove harus tertutup dari sinar matahari secara langsung. Menurut penelitian, persentase penutupan yang baik adalah 50 % sampai dengan 75%.
4.3.2 Pengambilan Benih
Benih mangrove diambil dari pohonnya secara langsung. Buah – buah mangrove dari jenis Rhizopora dan Avicennia, terletak bervariasi di ketinggian yang berbeda. Buah Rhizopora yang diambil adalah buah yang sudah matang, yang ditandai dengan adanya cincin kuning dibagian propagulnya. Untuk propagul yang belum muncul cincin kuningnya, tidak diambil karena belum bisa disemaikan.

3.7 Gambar Buah Mangrove jenis Rhizopora dan Avicennia.

4.3.2.1 Bentuk Buah (Propagul) Mangrove
Tipe buah mangrove ada dua buah, yaitu Vivipari dan Kriptovivipar. Vivipar adalah biji yang telah berkecambah ketika masih melekat pada pohon induknya dan kecambah telah keluar dari buah. Sedangkan kriptovivipar adalah biji yang telah berkecambah ketika masih melekat pada pohon induknya, tetapi masih tetutup oleh kulit biji.
Dibawah ini adalah gambar propagul (buah vivipar) jenis mangrove Rhizopora opiculata. Bisa dilihat bagian – bagiannya mulai dari tangkai, kelopak buah, plumula (bakal buah), buah, keping buah, hipokotil dan radikula.
Keterangan mengenai beberapa bagian dalam propagul ini telah jelas. Plumula adalah bakal daun yang tertutupi oleh keping buah. Selanjutnya, keping buah bisa dijadikan indikator bagi pemasakan buah. Apabila warna keping buah berubah menjadi kuning atau coklat, maka bisa dipastikan bahwa buah Rhizopora opiculata telah masak. Tidak hanya jenis Rhizopora spp saja, jenis lainnya juga akan menunjukkan “gejala” kematangan buah yang sama.
Hipokotil adalah semai antara batang dan akar. Bagi beberapa jenis tumbuhan mangrove, hipokotil merupakan bagian yang sangat penting untuk menyimpan cadangan makanan dan bahan cadangan lainnya. Hipokotil merupakan “kecambah” yang keluar dari buahnya. Sementara itu radikula adalah bakal akar yang akan menjelma menjadi akar – akar mangrove yang kuat yang akan bisa melindungi pesisir pantai kita dari abrasi dan gelombang tsunami.
4.3.2.2 Perlakuan Benih
Setelah diambil dari sumbernya, buah mangrove kemudian diletakkan di tempat yang terlindung. Buah mangrove bisa diletakkan sementara di bedeng atau di pohon indukannya. Bibit mangrove kemudian diberikan perlakuan sedemikian rupa sehingga pada saat disemaikan bisa mencapai ketahanhidup yang maksimal.
Secara sederhana, buah mangrove yang ditemukan di lapangan biasanya terdiri dari dua tipe, yaitu tipe propagul dan tipe buah bulat. Tipe propagul berbentuk bulat – lonjong – memanjang dan tipe buah bulat berbentuk bulat dengan variasi bulat lancip seperti pada jenis Avicennia spp dan bulat penuh yang terdepat pada Sonnerita spp. Kedua tipe benih mangrove ini mendapatkan perlakuan yang sama setelah dipetik dari lapangan, yaitu direndam kurang lebih dua hari atau menyesuaikan dengan jarak waktu antara pembibitan dan penanaman, sebelum kemudian disemaikan di bedeng. Perendaman ini berfungsi untuk menghilangkan bau manis pada benih, yang disukai oleh kepiting. Dengan demikian, pada saat disemaikan, maka pemangsaan benih oleh kepiting bisa dikurangi.
4.3.3 Pembibitan
Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan pembibitan mangrove adalah polybag, benih mangrove berbagai jenis, lumpur, cetok dan bedeng.
Sebagai informasi, polybag terdiri dari dua tipe, yaitu polybag kecil untuk benih berukuran kecil, seperti Avicennia spp, Sonneratia spp, dan Ceriops spp. Dan polybag besar untuk benih Rhizopora spp dan Bruguiera spp. Polybag memiliki lubang di bagian samping dan bawahnya, yang berguna untuk sirkulasi air dan udara.
Selanjutnya, lumpur yang digunakan pada tahap pembibitan ini, sebaiknya diambil dari sekitar lokasi penanaman. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan ketahananhidup benih sewaktu pembibitan. Bedeng persemaian yang dipergunakan bisa disesuaikan dengan tiga buah jenis bedeng yang ada diatas.
Tahap pembibitan dilakukan setelah tahap perlakuan bibit selesai. Pembibitan dilakukan dengan cara sebagai berikut :
1. Ambil polybag, lalu isi dengan lumpur yang ada disekitar bedeng.
2. Isi poly bag dengan sedimen, tetapi jangan terlalu penuh melainkan ¾ dari isi polybag.
3. Setelah diisi lumpur, lipat bagian atas polybag ke bagian luar dengan tujuan pada saat surut dan cuaca kering, Kristal –kristal garam air laut tidak terjebak di dalam polybag yang bisa menghambat pertumbuhan benih mangrove.
4. Selanjutnya, tanam benih mangrove yang telah dipilih dan berkondisi baik ke dalam sedimen dengan kedalaman yang cukup.
5. Jangan lupa untuk menanam benih Ceriops, Sonneratia dan Avicennia ke dalam polybag kecil dan benih Rhizopora dan Bruguiera ke dalam polybag yang berukuran besar.
6. Setelah itu, masukkan satu per satu polybag yang sudah terisi dengan benih – benih mangrove tersebut ke dalam bedeng. Sebaiknya diusahakan agar satu buah bedeng bisa digunakan untuk satu jenis mangrove saja, agar mempermudah distribusi pada saat pengambilannya di tahap penanaman mangrove.

4.3.4 Pembuatan Pemecah Gelombang (Apo)
Pembuatan pemecah gelombang ini disarankan apabila diperlukan sebaiknya setelah melakukan tahap pembibitan. Hal ini dilakukan untuk melindungi bibit – bibit mangrove yang telah ditanam di lokasi penanaman. Perlu diketahui bahwa mangrove baru bisa berfungsi sebagai penahan abrasi, setelah berumur kurang lebih lima tahun disaat akarnya telah kuat sehingga mampu mengurangi kekuatan gempuran gelombang.
Pemecah gelombang memiliki empat macam model pemecah gelombang (Apo). Keempat jenis apo – apo tersebut bisa dibedakan dari jenis bahan pembuatnya. Apo – apo pertama terbuat dari beton dan semen berbentuk bundar. Apo – apo kedua terbuat dari beton dan semen berbentuk segiempat. Selnjutnya, pemecah gelombang ketiga terbuat dari potongan bambu yang dianyam, dan yang terakhir adalah apo – apo yang terbuat dari ban bekas yang dikuatkan dengan potongan bambu.
Masing – masing model dari pemecah gelombang ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Untuk pemecah gelombang dari semen dan beton (baik yang bundar maupun yang berbentuk segiempat), kelebihannya terletak dari konstruksinya yang tahan lama sehingga mampu lebih banyak mereduksi kekuatan gelombang laut. Kelemahan jenis ini adalah biaya pembangunannya yang sangat mahal sehingga tidak sesuai dengan konsep pemberdayaan masyarakat. Biaya pemecah gelombang yang hanya dimonopoli oleh pihak penyandang dana telah menempatkan masyarakat sebagai obyek dan bukan subyek dari penanaman mangrove.
Selanjutnya, pemecah gelombang yang terbuat dari potongan bambu yang dianyam memiliki kelebihan dianggarannya yang lebih kecil dan bahan bakunya juga bisa diperoleh dari warga sekitar sehingga mampu memberdayakan warga sekitar untuk turut serta dalam penanaman mangrove sebagai subyek dan bukan obyek.
Sementara model pemecah gelombang yang terakhir, yaitu yang terbuat dari ban bekas, selain biayanya yang murah juga memiliki kekuatan penahan gelombang yang lebih baik dibandingkan denga pemecah gelombang yang lainnya. Namun masih dipertanyakan mengenai keramahan lingkungannya.

4.3.5 Penanaman dan Penyulaman Mangrove
Sebelum melakukan tahap penanaman mangrove, maka lokasi penanaman mangrove harus sudah disepakati bersama antara tenaga pendamping, para mitra kerja dan masyarakat. Tenaga pendamping bisa menyampaikan sebuah rekomendasi tentang letak lokasi penanaman mangrove yang tepat yang berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan pada penelitian awal.
Beberapa faktor lingkungan penting yang harus diperhatikan sebelum melakukan tahap penanaman mangrove antara lain adalah tipe substrat, salinitas, temperature, ketinggian tanah, pH, musim dan saluran air. Substrat untuk penanaman mangrove harus sesuai dengan jenis mangrove yang akan ditanam. Secara sederhana, pada sedimen yang berlumpur, maka jenis Rhizopora spp adalah jenis mangrove yang tepat untuk ditanam. Avicennia spp dan Sonneratia spp, menyukai tanah berpasir yang berada di pinggiran pantai. Jenis mangrove lainnya seperti Ceriops spp dan Bruguiera spp bisa hidup bervariasi di substrat lumpur berpasir. Salinitas atau kadar garam juga perlu diperhatikan, karena mangrove hidup pada salinitas yang bervariasi. Kadar salinitas yang bervariasi ini ikut pula menentukan pola penyebaran mangrove di habitatnya.
Perlu diketahui bahwa penentuan jenis mangrove untuk ditanam disuatu lokasi harus disesuaikan dengan kondisi substratnya dan budaya masyarakat lokal setempat. Beberapa hal yang kami temui dilapangan menginformasikan bahwa jenis – jenis mangrove tertentu cenderung “tidak” disukai untuk ditanam di daerah tertentu, sebagai contoh di Surodadi, misalnya jenis mangrove Rhizopora spp cenderung tidak bnyak ditanam tetapi ditebangi, karena di wilayah tersebut perakaran Rhizopora spp ditengarai telah menyebabkan jebolnya tanggul pertambakan mereka. Untuk itu, mangrove jenis Avicennia spp yang dianggap memiliki sistem perakaran yang lebih rapat dan mampu menstabilkan tanah tambak.
Secara teori penanaman mangrove dengan mempergunakan bibit mangrove akan memiliki tingkat kelulusanhidupan yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan penanaman mangrove dengan menggunakan propagul. Namun demikian, penanaman mangrove dengan propagul tanpa penyemaian sebaiknya juga dilakukan terutama pada saat penyulaman. Faktanya, penanaman mangrove menggunakan propagul juga seringkali dilakukan dengan alasan bibit mangrove lebih mudah menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Sementara itu, penggunaan propagul sebagai “bahan baku” penanaman mangrove, walaupun diklaim memiliki daya adaptasi yang lebih tinggi, tetapi tidak demikian dengan daya tahannya terhadap gelombang.
Selanjutnya, penanaman bibit mangrove harus dikelompokkan sesuai dengan jenisnya. Hal ini dilakukan mengingat pada kondisi alami, mangrove memamng membentuk tegakan murni yang berarti ditemukan secara berkelompok sesuai dengan jenisnya. Penanaman mangrove sebaiknya dilakukan pada saat air laut surut. Namun demikian, apabila keadaan tidak memungkinkan, maka penanaman mangrove bisa tetap dilaksanakan pada saat air tergenang dengan syarat pada saat melakukan penanaman akar bibit benar – benar tertancap dengan baik di sedimen dan terikat kuat di smaping ajirnya. Alat dan bahan yang dipergunakan untuk melakukan tahapan penanaman mangrove adalah bibit mangrove berbagai jenis, cetok, ajir dan tali rafia.

3.9 Gambar Penanaman Mangrove

Teknik penanamannya sendiri adalah sebagai berikut :
1. Ambil satu bibit mangrove di bedeng.
2. Buka polybag yang menutupi sedimen dan akar bibit. Jangan buang polibag secara sembarangan, tetapi letakkan polybag di atas ajir.
3. Tanam langsung bibit mangrove ke tanah dengan cara melubangi tanah dengan cetok, sedemikian rupa hingga lubang penanaman cukup dalam, sehingga akar bisa tertanam dengan baik.
4. Setelah itu, ikat batang bibit mangrove ke ajir dengan menggunakan tali rafia yang telah disediakan. Penggunaan ajir berguna untuk menjaga bibit mangrove agar tidak tumbang ketika terkena ombak. Jarak tanam adalah 1m x 1m.
5. Timbun dengan tanah. Jangan terlalu menekan tanah, sehingga oksigen bisa dengan leluasa ke luar dan masuk ke tanah.
6. Ambil polybag yang terletak di atas ajir, kumpulkan menjadi stu di sebuah keranjang atau plastik. Selanjutnya polybag bisa didaur ulang menjadi berbagai macam barang plastik daur ulang.
Tidak semua bibit mangrove harus ditanam pada saat penanaman, melainkan bisa disisihkan untuk tahapan selanjutnya, yaitu penyulaman. Penyulaman adalah tahapan penting setelah tahapan penanaman, karena bertujuan untuk memelihara bibit – bibit mangrove yang telah ditanam agar mendapatkan kelulushidupannya yang maksimal. Penyulaman dilakukan dengan cara mengganti bibit – bibit mangrove yang telah mati dengan bibit – bibit mangrove yang baru. Sebagai contoh, dari 10 ribu bibit yang ada, bisa disisihkan 2 ribu bibit untuk penyulaman.
4.3.6 Pemeliharaan Kawasan Mangrove
Tahap ini adalah tahap lanjutan setelah tahap penyulaman selesai dilakukan. Tahapan pemeliharaan mangrove memiliki tujuan jangka panjang untuk memastikan agar bibit – bibit mangrove, bisa hidup dalam jangka waktu yang lama. Hal yang harus dilakukan pada tahapan ini adalah program penjarangan, yaitu berupa penebangan beberapa buah dan batang pohon mangrove muda. Jika ditenggarai bibit mangrove yang berhasil tumbuh memiliki kepadatan yang sangat tinggi. Hal ini penting dilakukan untuk memaksimalkan pertumbuhan pohon mangrove lainnya. Hal seperti ini dilakukan agar pertumbuhan pohon mangrove bisa tumbuh secara optimal.
Selain penjarangan, dilakukan juga pembersihan lokasi terhadap hama dan gangguan lainnya seperti rumput liar, pencemaran minyak dan gangguan lainnya, serta pengelolaan saluran air. Jika didapati terjadinya penutupan saluran air sebagai akibat dari perubahan alam di daerah pesisir.
Selanjutnya tata aturan seperti larangan melakukan penebangan pohon mangrove yang telah berhasil tumbuh dengan baik dilokasi penanaman, juga harus dibuat untuk memberikan informasi dan pendidikan kepada masyarakat luas akan pentingnya penjagaan terhadap kelestarian mangrove di pesisir.

DAFTAR ACUAN
Bengen, D. G. 2001. Pengenalan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan. IPB. Bogor.
Kegiatan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Dan Lautan Desa Karangsong Kecamatan Indramayu,2009. CV. Perintis. Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Indramayu.
Rencana Strategi Pengelolaan Pesisir Kabupaten Indramayu,2004. Dinas Pertambangan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu.
Soerianegara, I. dan A. Indrawan. 1985. Ekologi Hutan Indonesia. Departemen Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan IPB. Bogor.
Supriharyono. 2000. Pelestarian dan Pengelolaan Sumberdaya Alam di Wilayah Pesisir Tropis. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Suryati, D.A. 1991. Studi Komunitas Burung dan Vegetasi di Kawasan Hutan Kota Kemayoran, Jakarta. Skripsi Sarjana Fakultas Biologi Universitas Nasional Jakarta. Tidak diterbitkan.
Suwelo, I.S. 1993. Jenis – Jenis Burung di Jakarta Ditinjau dari Segi Ekologi. Makalah Seminar Sehari “Burung dan Upaya Pelestariannya”, KPB Symbiose FMIPA Biologi UI. Jakarta.

Maret 3, 2011 Posted by | Uncategorized | Tinggalkan komentar

PENGELOLAAN EKOSISTEM TERUMBU KARANG

2.1 Pengertian terumbu karang
Binatang karang adalah pembentuk utama ekosistem terumbu karang. Binatang karang yang berukuran sangat kecil, disebut polip, yang dalam jumlah ribuan membentuk koloni yang dikenal sebagai karang (karang batu atau karang lunak). Dalam peristilahan ‘terumbu karang’, “karang” yang dimaksud adalah koral, sekelompok hewan dari ordo Scleractinia yang menghasilkan kapur sebagai pembentuk utama terumbu, sedangkan Terumbu adalah batuan sedimen kapur di laut, yang juga meliputi karang hidup dan karang mati yang menempel pada batuan kapur tersebut. Sedimentasi kapur di terumbu dapat berasal dari karang maupun dari alga. Secara fisik terumbu karang adalah terumbu yang terbentuk dari kapur yang dihasilkan oleh karang. Di Indonesia semua terumbu berasal dari kapur yang sebagian besar dihasilkan koral. Di dalam terumbu karang, koral adalah insinyur ekosistemnya. Sebagai hewan yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya,karang merupakan komponen yang terpenting dari ekosistem tersebut. Jadi Terumbu karang (coral reefs) merupakan ekosistem laut tropis yang terdapat di perairan dangkal yang jernih, hangat (lebih dari 22oC), memiliki kadar CaCO3 (Kalsium Karbonat) tinggi, dan komunitasnya didominasi berbagai jenis hewan karang keras. (Guilcher, 1988).
Karang tergolong dalam dalam jenis mahluk hidup (hewan) yaitu sebagai individu organisme atau komponen dari masyarakat hewan. Terumbu karang (coral reefs) sebagai suatu ekosistem termasuk dalam organismeorganisme karang. Dawes (1981) mengatakan terumbu karang (coral reefs) merupakan masyarakat organisme yang hidup di dasar perairan dan berupa bentukan batuan kapur (CaCO3) yang cukup kuat menahan gaya gelombang laut. Selanjutnya Bengen D.G. (2001) menyatakan terumbu karang terbentuk dari endapan-endapan masif kalsium karbonat yang dihasilkan oleh organism karang pembentuk terumbu (karang hermatipik) dari filum Coridaria, ordo Scleractinia yang hidup bersimbiosis dengan zooxantellae dan sedikit tambahan alga berkapur serta organisme lain yang menyereksi kalsium karbonat. Karang hermatipik (Hermatypic corals) yang bersimbiosis dengan alga melaksanakan fotosintesis, sehingga peranan cahaya sinar matahari penting sekali bagi Hermatypic corals. Hermatypic corals biasanya hidup di perairan pantai/laut yang cukup dangkal di mana penetrasi cahaya matahari masih sampai ke dasar perairan, selain itu untuk hidup lebih baik binatang karang membutuhkan suhu air yang hangat berkisar antara 25-32 oC . Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang dan Produktivitas Kerusakan ekosistem terumbu karang tidak terlepas dari aktivitas manusia baik di daratan maupun pada ekosistem pesisir dan lautan. Kegiatan manusia di daratan seperti industri, pertanian, rumah tangga akhirnya dapat menimbulkan dampak negatif bukan saja pada perairan sungai tetapi juga pada ekosistem terumbu karang atau pesisir dan lautan. Menurut UNEP (1990) dalam Dahuri R..et al (2001) sebagian besar (80 %) bahan pencemar yang ditemukan di laut berasal dari kegiatan manusia di daratan (land basic activities). Sebagai contoh kegiatan pengolahan pertanian dan kehutanan (up land) yang buruk tidak saja merusak ekosistem sungai melalui banjir dan erosi tetapi juga akan menimbulkan dampak negatif pada perairan pesisir dan lautan. Melalui penggunaan pupuk anorganik dan pestisida dari tahun ke tahun yang terus mengalami peningkatan telah menimbulkan masalah besar bagi wilayah pesisir dan lautan (Supriharyono, 2000). Pada tahun 1972 penggunaan pupuk nitrogen untuk seluruh kegiatan pertanian di Indonesia tercatat sekitar 350.000,- ton, maka pada tahun 1990 jumlah tersebut meningkat menjadi 1.500.000,- ton. Total penggunaan pestisida (insektisida) pada tahun 1975 sebesar 2.000 ton, kemudian pada tahun 1984 mencapai 16.000,- ton (Dahuri R.et al. 2001).

2.2 Pengelolaan ekosistem terumbu karang
Pengelolaan ekosistem terumbu karang pada hakekatnya adalah suatu proses pengontrolan tindakan manusia, agar pemanfaatan sumberdaya alam dapat dilakukan secara bijaksana dengan mengindahkan kaidah kelestarian lingkungan. Apabila dilihat permasalahan pemanfaatan sumberdaya ekosistem terumbu karang yang menyangkut berbagai sektor, maka pengelolaan sumberdaya terumbu karang tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri, namun harus dilakukan secara terpadu oleh beberapa instansi terkait.
Dasar pemikiran pengelolaan terumbu karang seharusnya yaitu terumbu karang merupakan sumber pertumbuhan ekonomi yang harus dikelola dengan bijaksana, terpadu dan berkelanjutan dengan memelihara daya dukung dan kualitas lingkungan melalui pemberdayaan masyarakat dan stakeholders (pengguna) guna memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat dan pengguna secara berkelanjutan (sustainable).

2.3 Pengelolaan berbasis masyarakat (Community Base Management)
Carter (1996) memberikan definisi pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat yaitu suatu strategi untuk mencapai pembangunan yang berpusat pada manusia, dimana pusat pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan disuatu daerah berada ditangan organisasi – organisasi dalam masyarakat didaerah tersebut, dimana masyarakat sendiri yang mendefinisikan kebutuhan, tujuan, dan aspirasinya serta masyarakat itu pula yang membuat keputusan demi kesejahteraannya.
Pomeroy dan Williams (1994) mengatakan bahwa konsep pengelolaan yang mampu menampung kepentingan masyarakat maupun kepentingan pengguna lainnya adalah konsep Cooperative Management atau disingkat Co-Management. Co-management didefinisikan sebagai pembagian tanggung jawab dan wewenang antara pemerintah dengan pengguna sumberdaya alam lokal (masyarakat) dalam pengelolaan sumberdaya alam seperti perikanan, terumbu karang, mangrove dan lain sebagainya.
Dalam konsep Co-management, masyarakat lokal merupakan partner penting bersama-sama dengan pemerintah dan stakeholder lainnya dalam pengelolaan sumberdaya alam di suatu kawasan. Jadi dalam Co-management bentuk pengelolaan sumberdaya alam di ekosistem terumbu karang berupa cooperative dari dua pendekatan utama yaitu pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah (Goverment Centralized Management) dan pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat (Community Based Management). Pada Goverment Centralized Management, hirarki yang tertinggi hanya memberikan informasi kepada masyarakat, dan selanjutnya dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan pada Community Based Management, hirarki yang tertinggi adalah control yang ketat dari masyarakat dan koordinasi antar area yang dilakukan oleh masyarakat itu
sendiri.
Pengelolaan terumbu karang berbasis-masyarakat adalah pengelolaan secara kolaboratif antara masyarakat, pemerintah setempat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan pihak-pihak terkait yang ada dalam masyarakat yang bekerja sama dalam mengelola kawasan terumbu karang yang sudah ditetapkan/disepakati bersama.
Tujuan dari pengelolaan terumbu karang berbasis-masyarakat adalah untuk menjaga dan melindungi kawasan ekosistem atau habitat terumbu karang supaya keanekaragaman hayati dari kawasan ekosistem atau habitat tersebut dapat dijaga dan dipelihara kelestariannya dari kegiatan-kegiatan pengambilan atau perusakan. Selain itu, lewat pengelolaan terumbu karang berbasis-masyarakat maka produksi perikanan di sekitar lokasi terumbu karang yang dikelola/dilindungi dapat terjamin dan dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitarnya. Terumbu karang yang dilindungi oleh masyarakat dapat juga dikembangkan sebagai lokasi pendidikan dan penelitian keanekaragaman hayati ekosistem dan habi- tat bagi institusi pendidikan (SD, SMP, SMU, Universitas, dll.) serta dikembangkan sebagai lokasi pariwisata ramah lingkungan (ekowisata) yang dapat memberikan kesempatan usaha wisata berbasis-masyarakat.
Pengelolaan terumbu karang berbasis-masyarakat juga memberikan legitimasi dan pengakuan terhadap hak dan kewajiban masyarakat dalam mengelola terumbu karang dan sumberdaya pesisir dan laut yang ada di sekitar mereka. Supaya masyarakat dapat mengetahui secara langsung bagaimana keadaan terumbu karang yang ada di daerahnya maka mereka perlu dilatih untuk melakukan pemantauan sendiri. Setelah mereka mengetahui kondisi terumbu karang yang ada maka diharapkan akan timbul kepedulian mereka yang lebih tinggi untuk menjaga kelestariannya. Masyarakat dapat mengambil langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan guna menjaga dan mengelola terumbu karang yang ada apabila mereka dibekali dengan suatu pengetahuan. Masyarakat dapat melakukan pemantauan dan membangun data dasar tentang kondisi terumbu karang yang ada di wilayahnya apabila mereka memiliki keterampilan untuk melakukan pemantauan. Mereka dapat mengetahui dari waktu ke waktu apakah kondisi terumbu karang mereka lebih baik atau lebih buruk. Masyarakat dapat mengetahui kondisi umum terumbu karang yang ada baik persen tutupan karangnya maupun kelimpahan ikannya. Masyarakat juga dapat melakukan pemantauan sendiri terhadap hal-hal apa saja yang dapat mengancam kelestarian terumbu karang, baik yang terjadi secara alami seperti bintang laut berduri dan pemutihan karang maupun akibat perbuatan manusia seperti penggunaan bom dan racun sianida (potas).
Dengan demikian pengelolaan terumbu karang dengan menggunakan konsep comanagement diharapkan mampu mencapai tatanan hubungan kerjasama (cooperation), komunikasi, sampai pada hubungan kemitraan. Dalam konsep tersebut, masyarakat lokal merupakan salah satu kunci dari pengelolaan sumberdaya alam, sehingga masyarakat lokal secara langsung menjadi embrio dari penerapan konsep co-management tersebut. Bahkan secara tegas Gawel (1984) dalam White (1994) menyatakan bahwa tidak ada pengelolaan sumberdaya alam yang berhasil tanpa melibatkan masyarakat lokal sebagai
pengguna dari sumberdaya alam. Selanjutnya Pomeroy dan Williams (1994) menyatakan bahwa penerapan co-management akan berbeda-beda dan tergantung pada kondisi spesifik dari suatu wilayah, maka co-management hendaknya tidak dipandang sebagai strategi tunggal untuk menyelesaikan seluruh problem sumberdaya ekosistem terumbu karang, tetapi dipandang sebagai alternatif pengelolaan yang sesuai situasi dan lokasi tertentu.
Pengelolaan sumberdaya ekosistem terumbu karang berbasis masyarakat dalam kajian ini dapat diartikan sebagai suatu strategi untuk mencapai pembangunan yang berpusat pada masyarakat dan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan dua aspek kebijakan yaitu; aspek ekonomi dan aspek ekologi, yang mana dalam pelaksanaannya terjadi pembagian tanggung jawab dan wewenang antara pemerintah disemua level dalam lingkup pemerintahan maupun sektoral dengan pengguna sumberdaya alam (masyarakat).
Pemerintah dan masyarakat sama-sama diberdayakan, sehingga tidak ada ketimpangan dimana hanya masyarakat saja yang diharapkan aktif, namun pihak pemerintah juga harus proaktif dalam menunjang program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang ini. Secara lengkap, uraian tentang setiap langkah dalam pengelolaan sumberdaya terumbu karang berbasis masyarakat disajikan sebagai berikut :
1. Komponen input
Dalam studi awal secara partisipatif, seyogyanya memasukkan segenap unsure kebijakan dalam hal pengelolaan sumberdaya ditingkat nasional dan lokal, diantaranya kebijakan Negara yang dituangkan dalam GBHN yang dijabarkan lebih lanjut kedalam konsep nasional tentang pengelolaan sumberdaya terumbu karang pada tingkat propinsi dan kebijakan-kebijakan lokal lainnya, serta dalam bentuk strategi nasional dalam perencanaan CRRM (Coral Reef Resources Management). Harapannya adalah bahwa dengan segenap informasi yang berkenaan dengan ekosistem terumbu karang ditingkat lokal sampai ditingkat nasional, maka keluaran dari hasil studi ini mampu memberikan gambaran yang cukup akomodatif secara menyeluruh mengenai situasi dan kondisi pengelolaan dan pemanfaatan potensi ekosistem terumbu karang yang ada.
2. Studi Awal Secara Partisipatif
Komponen sumberdaya alam dan sumberdaya manusia merupakan salah satuinput penting dalam penerapan konsep pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat.Untuk mencapai tujuan pemahaman yang komprehensif terhadap potensi SDA dan SDM tersebut maka kegiatan studi awal sangat penting untuk dilakukan. Dalam hal ini, masyarakat tidak hanya berperan sebagai objek studi, namun juga berperan sebagai pelaku/subyek dari studi, sehingga hasil dari studi awal tersebut mampu merepleksikan kebutuhan dan keinginan masyarakat lokal, serta dapat memberikan gambaran yang cukup akomodatif secara menyeluruh tentang kondisi dan bentuk pelaksanaan program pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat.
3. Peningkatan Kepedulian dan Pengetahuan Masyarakat
Kegiatan peningkatan kepedulian dan pengetahuan bagi masyarakat sangat tergantung dari kondisi dan struktur masyarakat yang ada. Beberapa kegiatan awal dapat dilakukan dalam rangka sosialisasi dan mencari bentuk – bentuk yang tepat bagi peningkatan kepedulian dan pengetahuan.
4. Penguatan Kelembagaan, Kebijakan, dan Peraturan
Keberhasilan dari pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat juga tergantung pada penguatan kelembagaan yang dapat dilakukan dengan memperkuat kelembagaan yang sudah ada atau dengan membentuk suatu lembaga baru, memperkuat peraturan dan perundangan yang sudah ada, atau menghapus peraturan perundangundangan yang sudah tidak cocok dan membuat yang baru yang dianggap perlu. Oleh karena itu, perlu adanya kajian yang menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang pengembangan/pengurangan dari kelembagaan dan kebijakan serta peraturan perundangundangan yang ada dalam rangka menunjang kegiatan pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat.
5. Penyusunan Rencana Pengelolaan Sumberdaya Terumbu Karang Berbasis Masyarakat
Setelah adanya pembekalan bagi masyarakat dan juga penguatan kelembagaan kebijakan yang mendukung, serta pengalaman dalam kegiatan studi awal, maka diharapkan masyarakat mampu menyusun rencana pengelolaan sumberdaya terumbu karang berbasis masyarakat di daerahnya. Apabila hal ini telah dapat dilakukan, maka dokumen yang dihasilkan dapat disalurkan melalui lembaga terkait untuk mendapat dukungan dan legalitas dari pemerintah dan juga menjadi suatu kesatuan agenda dalam rencana pengelolaan terumbu karang baik pada tingkat pemerintah daerah maupun nasional. Dalam penyusunan rencana pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat diharapkan mampu ; (1) meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya SDA dalam menunjang kehidupan mereka, (2) meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berperan serta dalam setiap tahapan-tahapan pengelolaan secara terpadu, dan (3) meningkatkan pendapatan (income) masyarakat dengan bentuk pemanfaatan yang lestari dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.
6. Masuk Kedalam Penentuan Program Pembangunan
Rencana pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat yang telah dibuat, baik yang langsung dibuat oleh komunitas masyarakat maupun hasil penyusunan oleh pemerintah dan telah diterima dalam proses pensosialisasian, kemudian diproses dalam penentuan program pembangunan. Rencana pengelolaan ini sebelumnya harus mendapatkan persetujuan dari LMD, masyarakat, dan kepala desa.
7. Implementasi Rencana
Tahap implementasi merupakan tahap pokok dari system pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat. Pada tahap ini berbagai komponen SDM seperti motivator, tenaga pendamping lapangan dan komponen terkait sudah dipersiapkan. Lembaga adat atau lembaga sejenis lainnya dapat menjadi system bagi pelaksanaan rencana pengelolaan sumberdaya terumbu karang dilokasi tersebut. Dalam kegiatan implementasi tersebut, kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan adalah (a) integrasi ke dalam masyarakat, (b) pendidikan dan pelatihan masyarakat, (c) memfasilitasi arah kebijakan, dan (d) penegakan hukum dan peraturan.
8. Monitoring
Tahap monitoring (pengawasan) dilakukan mulai awal proses implementasi rencana pengelolaan. Pada tahap ini, monitoring dilakukan untuk menjawab segenap pertanyaan tentang efektivitas pengelolaan, atau masalah lain yang terjadi yang tidak sesuai dengan harapan yang ada pada rencana pengelolaan. Monitoring ini sebaiknya dilakukan secara terpadu dengan melibatkan masyarakat local dan stakeholder lainnya.
9. Evaluasi
Evaluasi dilakukan terhadap segenap masukan dan hasil pengamatan yang dilakukan selama proses monitoring berlangsung. Evaluasi dilakukan secara terpadu dengan melibatkan masyarakat dan stakeholder lainnya. Melalui proses evaluasi, maka dapat diketahui kelemahan dan kelebihan dari system pengelolaan guna perbaikan system dimasa depan.
Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan yang berbasis masyarakat adalah suatu system pengelolaan sumberdaya alam dimana masyarakat lokal terlibat secara aktif dalam proses pengelolaan sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya. Pengelolaan disini meliputi berbagai dimensi seperti perencanaan, pelaksanaan, serta pemanfaatan hasilhasilnya.
Contoh kegiatan pengelolaan terumbu karang yang berbasis masyarakat :
Program DPL-BM
DPL-BM merupakan program dengan kegiatan utama memberikan wawasan kepada masyarakat dan menanamkan kepedulian untuk bersama-sama menjaga ekosistem pesisir yang ada disekitarnya yang dijadikan DPL-BM. Dengan program DPL-BM, masyarakat akan dirangsang untuk mengembangkan kearifan lokal, peningkatan rasa memiliki terhadap ekosistem terumbu karang sehingga akan berkembangnya metode penangkapan yang ramah lingkungan dan lestari. Selain itu, akan berkembang pula mata pencaharian alternatif selain penangkapan seiring berkembangnya wawasan masyarakat pesisir.
DPL-BM merupakan program konservasi laut yang berdasarkan aspirasi masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat dan untuk kesejahteraan masyarakat. Program ini melibatkan masyarakat sekitar sebagai pengawas yang akan terus menjalankan program dalam menjaga kelestarian ekosistem terumbu karang. Pakar terumbu karang asal Amerika Serikat (AS), Dr Knowlton mengatakan bahwa salah satu cara melestarikan terumbu karang yang patut dipertimbangkan ialah membuat sebanyak-banyaknya Daerah Perlindungan Laut (Marine Protected Area) seperti Taman Nasional Laut, Cagar Alam Laut, dan Suaka Margasatwa Laut. Sebab, terumbu karang merupakan biota yang dapat memperbaiki dirinya sendiri setelah kerusakan, namun perlu didukung dengan strategi pemulihannya.

2.4 Kegiatan monitoring pengelolaan terumbu karang
Monitoring terumbu karang merupakan salah satu kegiatan utama dalam Program Rehabilitasi dan Pengelolaan terumbu Karang di Indonesia. Kegiatan monitoring akan memberikan informasi dan data perkembangan kondisi terumbu karang baik secara parsial maupun temporal. Monitoring terumbu karang penting dilakukan untuk mengetahui perubahan yang terjadi terhadap kondisi terumbu serta dampak yang ditimbulkan. Dengan demikian monitoring terumbu karang sangat membantu setiap komponen untuk menyusun rencana dan pelaksanaan pengelolaan terumbu karang diwilayahnya masing-masing. Monitoring yang benar harus dilakukan secara ilmiah dengan menggunakan metode yang tepat dan standart. Saat ini beberapa metode yang lazim digunakan yakni
a. Kombinasi Reef Resources Inventory (RRI) dan Line Intercept Transect (LIT) sebuah modifikasi yang dikembangkan oleh CRITIC COREMAP-LIPI. Metode ini digunakan untuk monitoring skala nasional meliputi wilayah barat dan timur lokasi COREMAP.
b. Metode Point Intercept Transect (PIT) adalah metode yang dianggap paling tepat dan sudah digunakan dalam pemantauan terumbu karang oleh masyarakat di beberapa wilayah terumbu karang di Indonesia dan di negara-negara lain. Metode ini cukup efektif sangat cepat guna peroleh data tentang terumbu karang. Metode PIT baru mulai diperkenalkan dalam tahun 2008, sehingga perlu disosialisasikan pada pelaksana kelompok monitoring daerah.
c. Manta Tow

Sejak tahun 2001, Metoda Manta Tow digunakan untuk pemantauan terumbu karang, dan pertama kali dikembangkan di Sulawesi Utara oleh Proyek Pesisir sebagai bagian dari proses pengelolaan sumberdaya pesisir yang berbasis- masyarakat untuk pengembangan daerah perlindungan laut berbasis- masyarakat dan rencana pengelolaan sumberdaya pesisir desa. Pemantauan tidaklah berakhir begitu saja, tetapi akan sangat baik jika digunakan sebagai bagian dari suatu proses yang lebih besar dari perencanaan dan pengembangan kapasitas/kemampuan di tingkat masyarakat, untuk membantu mereka dalam mengelola sumberdayanya secara lebih baik.
Metoda Manta Tow dianggap sebagai suatu metoda yang sesuai untuk diperkenalkan kepada masyarakat guna melakukan pemantauan terhadap kondisi terumbu karang yang ada di wilayah mereka. Metoda ini sangat cocok digunakan di desa mengingat metoda ini sederhana, tidak memerlukan biaya yang tinggi untuk melakukannya, dan tidak memerlukan peralatan SCUBA atau keahlian yang tinggi pula. Sebagai contoh, pernah dilakukan pengamatan terumbu karang yang dilakukan oleh tenaga ahli yang berpengalaman dan juga oleh masyarakat yang baru dilatih metoda ini dan ternyata hasilnya hampir sama. Hal ini membuktikan bahwa metoda ini sederhana dan gampang diserap oleh masyarakat desa. Metoda Manta Tow ini cocok digunakan untuk pengamatan seluruh kondisi terumbu karang di suatu area yang luas.
Metoda Manta Tow adalah suatu teknik pengamatan terumbu karang dengan cara pengamat di belakang perahu kecil bermesin dengan menggunakan tali sebagai penghubung antara perahu dengan pengamat. Dengan kecepatan perahu yang tetap dan melintas di atas terumbu karang dengan lama tarikan 2 menit, pengamat akan melihat beberapa obyek yang terlintas serta nilai persentase penutupan karang hidup (karang keras dan karang lunak) dan karang mati. Data yang diamati dicatat pada tabel data dengan menggunakan nilai kategori atau dengan nilai persentase bilangan bulat. Untuk tambahan informasi yang menunjang pengamatan ini, dapat pula diamati dan dicatat persen penutupan pasir dan patahan karang serta obyek lain (Kima, Diadema dan Acanthaster) yang terlihat dalam lintasan pengamatan, semua tergantung dari tujuan pengamatan yang akan dilaksanakan. Fernandes (1989) melakukan pengumpulan data dengan cara pengulangan pada satu lokasi yang sama dengan banyak obyek yang diamati dan pada akhirnya disarankan agar teknik ini tidak digunakan untuk menghitung jumlah kelompok ikan.
2.5 Mitigasi ekosistem terumbu karang
Kondisi ekosistem terumbu karang di Indonesia saat ini mengalami tekanan dan sebagian telah rusak. Kerusakan terumbu karang secara langsung akan mengurangi fungsi‐fungsi alami sehingga memerlukan penanganan secara komprehensif dengan melibatkan masyarakat pesisir. Memperhatikan kondisi terumbu karang dewasa ini serta pentingnya nilai lingkungan maupun ekonominya bagi kehidupan manusia, maka perlu dilakukan upaya mitigasi kerusakan terumbu karang untuk mencegah dan memperbaiki kerusakan terumbu karang dengan cara mengembangkan model terumbu karang buatan (artificial reef) yang dimodifikasi dengan teknik transplantasi karang.
Ruang Lingkup Pekerjaan mitigasi Terumbu Karang dapat berupa:
a) Survey pemilihan lokasi yang sesuai untuk penenggelaman terumbu buatan, meliputi survey tutupan terumbu karang (LIT), Bathimetri, hidro‐oseanografi (arus dan kualitas air), sedimen dan substrat dasar dan biologiperairan.
b) Membuat perencanaan dan persiapan transplantasi terumbu dan coral farming, meliputi : Desain rak dan pemilihan lokasi terumbu donor ; Pengadaan bibit, penempatan dalam rak, dan penyimpanan sementara dalam perairan di sekitar lokasi.
c) Pelaksanaan kegiatan pembuatan dan penenggelaman terumbu buatan
d) Pembuatan dokumentasi kondisi dan kegiatan bawah air.
e) Melakukan pelatihan kepada kelompok masyarakat
2.6 Kebijakan, Strategi, dan Arahan Pengelolaan Terumbu Karang dituangkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.38/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Terumbu Karang.
Terumbu karang merupakan bagian dari sumberdaya alam di wilayah pesisir yang pengelolaannya tidak terlepas dari pengelolaan sumberdaya alam lainnya seperti hutan mangrove, dan padang lamun. Oleh karena itu, kebijakan nasional pengelolaan terumbu karang harus memperhatikan dan menggunakan pendekatan menyeluruh dan terpadu. Selain itu, kebijakan pengelolaan terumbu karang juga harus mempertimbangkan pelaksanaan desentralisasi.
2.3.1 Kebijakan nasional pengelolaan terumbu karang disusun berdasarkan prinsip-prinsip :
1. Keseimbangan antara intensitas dan variasi pemanfaatan terumbu karang;
2. Pengelolaan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat lokal dan ekonomi nasional;
3. Kepastian hukum melalui pelaksanaan peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan pengelolaan dan pemanfaatan terumbu karang yang optimal;
4. Pengelolaan yang berkeadilan dan berkesinambungan;
5. Pendekatan pengelolaan secara kooperatif antara semua pihak terkait;
6. Pengelolaan berdasarkan data ilmiah yang tersedia dan kemampuan daya dukung lingkungan;
7. Pengakuan hak-hak ulayat dan pranata sosial persekutuan masyarakat adat tentang pengelolaan terumbu karang;
8. Pengelolaan terumbu karang sesuai dengan semangat otonomi daerah. Kebijakan umum pengelolaan terumbu karang di Indonesia adalah mengelola ekosistem terumbu karang berdasarkan keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian yang dirancang dan dilaksanakan secara terpadu dan sinergis oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, swasta, perguruan tinggi, serta organisasi non pemerintah.
Kebijakan umum sebagaimana tersebut di atas, dijabarkan menjadi tujuh kebijakan operasional sebagai berikut :
1. Kebijakan 1.
Mengupayakan pelestarian, perlindungan, dan peningkatan kondisi ekosistem terumbu karang, terutama bagi kepentingan masyarakat yang kelangsungan hidupnya sangat bergantung pada pemanfaatan ekosistem tersebut, berdasarkan pada kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengacu kepada standar-standar nasional dan internasional dalam pengelolaan sumberdaya alam.
2. Kebijakan 2.
Mengembangkan kapasitas dan kapabilitas Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan meningkatkan hubungan kerjasama antar institusi untuk dapat menyusun dan melaksanakan program-program pengelolaan ekosistem terumbu karang berdasarkan prinsip keseimbangan antara pemanfaatan sumberdaya alam yang sesuai dengan nilai-nilai kearifan masyarakat dan karakteristik biofisik dan kebutuhan pembangunan wilayah.
3. Kebijakan 3.
Menyusun rencana tata ruang pengelolaan wilayah pesisir dan laut untuk mempertahankan kelestarian ekosistem terumbu karang dan sumberdaya alam pesisir dan laut secara nasional serta mampu menjamin kelestarian fungsi ekologis terumbu karang dan pertumbuhan ekonomi kawasan.
4. Kebijakan 4.
Meningkatkan kerjasama, koordinasi dan kemitraan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta masyarakat dalam pengambilan keputusan mengenai pengelolaan ekosistem terumbu karang yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan dan penegakan hukum.
5. Kebijakan 5.
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan kegiatan ekonomi kerakyatan, dengan mempertimbangkan sosial budaya masyarakat setempat dan tetap memperhatikan kelestarian ekosistem terumbu karang dan lingkungan sekitar.
6. Kebijakan 6.
Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian, sistem informasi, pendidikan dan pelatihan dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang dengan meningkatkan peran sektor swasta dan kerjasama internasional.
7. Kebijakan 7.
Menggali dan meningkatkan pendanaan untuk pengelolaan ekosistem terumbu karang.
2.3.2. Strategi dan Program Nasional Pengelolaan Terumbu Karang
Dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional pengelolaan terumbu karang, diperlukan adanya strategi yang merupakan penjabaran dari kebijakan nasional dan dipergunakan sebagai arah sasaran bagi penyusunan berbagai program dan implementasinya. Kebijakan nasional pengelolaan terumbu karang, dijabarkan dalam 9 (sembilan) strategi dan 34 (tiga puluh empat) program, sebagai berikut :
1. Strategi 1.
Memberdayakan masyarakat pesisir yang secara langsung maupun tidak langsung bergantung pada pengelolaan ekosistem terumbu karang. Strategi 1 dijabarkan dalam 5 (lima) program sebagai berikut: 1). pengembangan mata pencaharian alternatif; 2). pengembangan teknologi alternatif ramah lingkungan; 3). peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat pesisir dan aparat dalam pengelolaan sumberdaya terumbu karang dan ekosistemnya; 4). pengakuan hak dan pelimpahan tanggung jawab serta kepastian hukum pengelolaan ekosistem terumbu karang kepada masyarakat pesisir; 5). peningkatan peran serta lembaga non pemerintah dalam program pemberdayaan masyarakat pesisir.
2. Strategi 2.
Mengurangi laju degradasi terumbu karang. Strategi 2 dijabarkan dalam 6 (enam) program sebagai berikut: 1). pengembangan teknik-teknik pengelolaan spesifik yang sesuai dengan kondisi lokal; 2). penyusunan kriteria dan sistem penilaian yang sesuai untuk mengkaji kondisi terumbu karang dalam penyusunan dokumen AMDAL bagi proyek-proyek pembangunan yang langsung atau tidak langsung mempengaruhi ekosistem terumbu karang; 3). peningkatan ketaatan sukarela (voluntary compliance) dalam pemanfaatan terumbu karang melalui penyusunan dan penyebarluasan tata cara yang patut; 4). pengembangan program-program konservasi terumbu karang yang diperlukan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat pesisir; 5). peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap berbagai kegiatan yang mengakibatkan degradasi ekosistem terumbu karang; 6). pengawasan dan pembatasan perdagangan sumberdaya terumbu karang yang bernilai komersial dan biota lainnya yang dilindungi.
3. Strategi 3.
Mengelola terumbu karang berdasarkan karakteristik ekosistem, potensi, tata ruang wilayah, pemanfaatan, status hukum dan kearifan masyarakat pesisir. Strategi 3 dijabarkan dalam 5 (lima) program sebagai berikut: 1). pengembangan sistem informasi dan pemetaan mengenai keberadaan, pemanfaatan, dan pengelolaan ekosistem terumbu karang; 2). pengembangan penelitian dan pengkajian ekosistem terumbu karang yang berhubungan dengan rehabilitasi, pemulihan dan pemanfaatan berkelanjutan melalui peran aktif lembaga penelitian dan perguruan tinggi; 3). pengklasifikasian dan pengelompokkan seluruh gugusan terumbu karang ke dalam beberapa jenis katagori pengelolaan; 4). pembuatan program percontohan untuk setiap jenis katagori pengelolaan; 5). perlindungan dan pelestarian gugusan terumbu karang yang memiliki nilai tinggi dari sudut pandang regional, nasional maupun internasional.
4. Strategi 4.
Merumuskan dan mengkoordinasikan program-program instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, pihak swasta, dan masyarakat yang diperlukan dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang berbasis masyarakat. Strategi 4 dijabarkan dalam 3 (tiga) program sebagai berikut: 1). pengelolaan dan pemanfaatan terumbu karang secara terpadu yang melibatkan
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, pihak swasta, perguruan tinggi, lembaga non pemerintah, dan masyarakat; 2). penyediaan bantuan teknis dan keuangan dalam rangka peningkatan kemampuan masyarakat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyusun rencana pengelolaan ekosistem terumbu karang; 3). penyiapan perangkat pemantauan, kontrol dan pengamatan lapangan (Monitoring, Controlling, & Survailance) serta mekanisme evaluasi terhadap pengelolaan ekosistem terumbu karang dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
5. Strategi 5.
Menciptakan dan memperkuat komitmen, kapasitas dan kapabilitas pihak-pihak pelaksana pengelola ekosistem terumbu karang. Strategi 5 dijabarkan dalam 4 (empat) program sebagai berikut: 1). peningkatan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia di berbagai institusi melalui perekrutan, pelatihan, serta pendidikan formal dan informal; 2). penguatan kelembagaan di daerah dalam rangka pengelolaan ekosistem terumbu karang; 3). peningkatan kapasitas dan kapabilitas pemerintah daerah dalam mengelola ekosistem terumbu karang; 4). pengaktualisasian tradisi musyawarah yang berorientasi pada penguatan komitmen masyarakat dalam mengelola ekosistem terumbu karang.
6. Strategi 6.
Mengembangkan, menjaga serta meningkatkan dukungan masyarakat luas dalam upaya- upaya pengelolaan ekosistem terumbu karang secara nasional dengan meningkatkan kesadaran seluruh lapisan masyarakat mengenai arti penting nilai ekonomis dan ekologis dari ekosistem terumbu karang. Strategi 6 dijabarkan dalam 4 (empat) program sebagai berikut: 1). penyebarluasan informasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan ekosistem terumbu karang; 2). peningkatan partisipasi masyarakat luas dalam kegiatan yang terkait dengan upaya pengelolaan ekosistem terumbu karang; 3). promosi dan penyebarluasan program pengelolaan terumbu karang kepada masyarakat luas; 4). penghimpunan dukungan politik dalam mempromosikan nilai penting pengelolaan terumbu karang berkelanjutan bagi pembangunan ekonomi.
7. Strategi 7.
Menyempurnakan berbagai peraturan perundang-undangan serta mendefinisikan kembali kriteria keberhasilan pembangunan suatu wilayah agar lebih relevan dengan upaya pelestarian lingkungan ekosistem terumbu karang. Strategi 7 dijabarkan dalam 2 (dua) program sebagai berikut: 1). penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan ekosistem terumbu karang; 2). penyempurnaan dan pendefinisian kembali kriteria keberhasilan pembangunan wilayah yang mencakup beberapa indikator keberhasilan antara lain : efisiensi ekonomi, pemerataan hasil pembangunan, serta terpeliharanya fungsi lingkungan dan kelestarian sumberdaya.
8. Strategi 8.
Meningkatkan dan memperluas kemitraan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan dalam rangka pemanfaatan sumberdaya terumbu karang secara berkelanjutan. Strategi dijabarkan dalam 2 (dua) program sebagai berikut: 1). pengupayaan bantuan teknis yang ramah lingkungan dan keuangan yang tidak mengikat dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan swasta kepada kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi di ekosistem terumbu karang dan sekitarnya; 2). peningkatan pelayanan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan swasta bagi penyediaan akses masyarakat akan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan, pasar, pengelolaan, dan informasi, yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan di ekosistem terumbu karang dan sekitarnya.
9. Strategi 9.
Meningkatkan dan mempertegas komitmen Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat serta mencari dukungan lembaga dalam dan luar negeri dalam penyediaan dana untuk mengelola ekosistem terumbu karang. Strategi 9 dijabarkan dalam 3 (tiga) program sebagai berikut: 1). penyediaan anggaran biaya pengelolaan ekosistem terumbu karang dalam APBN dan APBD serta dana-dana lain yang tidak mengikat; 2). pengupayaan sumber dana dari luar negeri yang sifatnya tidak mengikat; 3). penghimpunan dan pemanfaatan dana masyarakat untuk pengelolaan ekosistem terumbu karang.
2.3.3 Arahan Pengelolaan Terumbu Karang
Pengelolaan terumbu karang diarahkan pada terlaksananya fungsi-fungsi manajemen dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pemanfaatan dan pelestarian terumbu karang. Berdasarkan kebijakan dan strategi serta program nasional pengelolaan terumbu karang yang telah diuraikan pada bab diatas, perencanaan pengelolaan terumbu karang dilakukan dengan memperhatikan arahan sebagai berikut:
a. perencanaan pengelolaan terumbu karang disusun berdasarkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Good governance dalam pengelolaan terumbu karang adalah upaya pengelolaan yang didasarkan pada aspirasi masyarakat dengan cara meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu melakukan pengelolaan berbasis masyarakat demi tercapainya pengelolaan terumbu karang secara berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan;
b. perencanaan pengelolaan terumbu karang disusun dengan menggunakan pendekatan partisipatif dalam kerangka pengelolaan adaptif dan kolaboratif;
c. dalam rangka pengelolaan terumbu karang, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun rencana strategis (renstra) pengelolaan terumbu karang berdasarkan kebijakan, strategi dan program nasional pengelolaan terumbu karang;
d. rencana strategis (renstra) pengelolaan terumbu karang disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah serta aspirasi para pemangku kepentingan, dan selanjutnya dijabarkan dalam bentuk rencana tahunan;
e. rencana strategis (renstra) pengelolaan terumbu karang memuat antara lain tujuan, pendekatan, proses penyusunan, isi, dan masa berlakunya rencana strategis;
f. perencanaan pengelolaan terumbu karang diarahkan untuk mendukung peningkatan taraf hidup nelayan setempat;
g. Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun pola pemanfaatan terumbu karang secara lestari, dengan melibatkan partisipasi aktif para pemangku kepentingan.
Kelembagaan
a. Penataan kelembagaan pengelolaan terumbu karang dilakukan di berbagai jenjang, baik di Kabupaten/Kota, Provinsi, maupun Pusat yang bersifat lintas sektoral. Kelembagaan yang dibangun tersebut memiliki struktur organisasi, tugas dan fungsi, tujuan, sasaran, program/rencana kerja, administrasi, serta pendanaan dalam rangka pengelolaan terumbu karang;
b. Kelembagaan pengelolaan terumbu karang dibentuk melalui proses yang merupakan kombinasi dari pendekatan bottom up dan top down, dimana Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat mempunyai tanggung jawab dan kewajiban dalam perlindungan dan pengelolaan terumbu karang. Kelembagaan pengelolaan terumbu karang mengakomodasi semangat desentralisasi dan otonomi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Dalam rangka pengelolaan terumbu karang yang berkelanjutan, Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan kebijakan, strategi dan program nasional pengelolaan terumbu karang.
d. Gubernur dapat membentuk kelembagaan pengelola terumbu karang lingkup Provinsi. Kelembagaan ini berfungsi untuk melaksanakan pengelolaan terumbu karang lintas Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi yang bersangkutan, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan pengendalian, dan evaluasi.
e. Bupati/Walikota dapat membentuk kelembagaan pengelola terumbu karang lingkup Kabupaten/Kota. Kelembagaan ini berfungsi untuk melaksanakan pengelolaan terumbu karang dalam wilayah Kabupaten/Kota, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi.
Pengawasan dan Penegakan Hukum
a. Aparat Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta masyarakat melakukan pengawasan, pemantauan, dan pengendalian terhadap pengelolaan terumbu karang;
b. Masyarakat dapat melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi mengenai terumbu karang dan berhak mengajukan tuntutan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan perusakan terumbu karang yang menimbulkan kerugian;
c. Penegakan hukum dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mempertimbangkan kearifan lokal;
d. Penegakan hukum dilakukan oleh aparat yang berwenang baik aparat Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Pendanaan
a. Dana pengelolaan terumbu karang dapat bersumber dari APBN, APBD, Pinjaman atau Hibah Luar Negeri/ PHLN, dan dana masyarakat;
b. Mekanisme pendanaan dilaksanakan berdasarkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) yaitu terbuka, jujur, adil dan bertanggung jawab dengan berpihak kepada masyarakat;
c. Pendanaan program pengelolaan terumbu karang berdasarkan suatu analisis biaya dan manfaat (cost and benefit analysis).
Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
a. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan terumbu karang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan, mendeteksi adanya permasalahan dan penyimpangan-penyimpangan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan dan keberhasilan kegiatan, serta berfungsi sebagai sistem kontrol;
b. Dalam pelaksanaan pengelolaan terumbu karang Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pengelolaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Pemantauan dilaksanakan oleh pengawas dengan melibatkan masyarakat;
d. Pelaporan merupakan salah satu alat untuk melakukan pemantauan kegiatan, dan dilaksanakan secara periodik.
Dari sini, mulai banyak Peraturan maupun ketetapan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan Terumbu karang, seperti :
a. Kesepakatan dan deklarasi Perlindungan ekosistem terumbu Karang di Kawasan Perairan laut Pelukanbada, Aceh oleh Lembaga adat Panglima Laot Lhok Lamteungoh
b. Peraturan daerah Kota Batam No 7 tahun 2009 tentang pengelolaan terumbu Karang Kota Batam
c. Peraturan daerah Provinsi Gorontalo No 2 tahun 2006 tentang Pengelolaan terumbu Ekosistem terumbu Karang

DAFTAR PUSTAKA
• Anonim. 1998. Penyusunan Konsep Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan yang Berakar pada Masyarakat. Kerjasama Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri dengan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor.
• Carter, J.A. 1996. Introductory Couse on Integrated Coastal Zone Management
(Tarining Manual). Pusat Penelitian Sumberdaya Alam dan Lingkungan Sumatra
Utara, Medan, dan Pusat Penelitian Sumberdaya Manusia dan Lingkungan
Universitas Indonesia, Jakarta; Dalhousle University, Enviromental Studies Centre Development in Indonesia Project.Pomeroy, R.S., and M.J.Williams. 1994. Fisheries Co-Management and Smale-Scale Fisheries : A Policy Brief. ICLARM, Manila 15 p.
• Supriharyono. 2000. Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang, Djambatan, Jakarta.
Zamani,N.P. dan Darmawan. 2000. Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat. Prosiding Pelatihan Untuk Pelatih Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor dan Proyek Pesisir-Coastal Resources Management Project, Coastal Resources Centre-University of Rhode Island.
http://www.ubb.ac.id/indexkarang.php?judul_karang=Upaya%20Rehabilitasi%20Ekosistem%20Terumbu%20Karang%20dengan%20Merintis%20Daerah%20Perlindungan%20Laut%20(Marine%20Protect%20Area)%20Berbasis%20Masyarakat&&nomorurut_karang=19
http://monruw.wordpress.com/2010/03/13/biorock-solusi-rehabilitasi-terumbu-karang-di-indonesia/

Maret 3, 2011 Posted by | Uncategorized | Tinggalkan komentar

PROSES SEDIMENTASI YANG TERJADI PADA MUARA SUNGAI CIMANUK INDRAMAYU

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara kepulauan yang memiliki sekitar 17.000 buah pulau. Wilayah pesisir dan luas laut mencakup sekitar 3,1 juta km2 dan ZEE 5,8 juta km2. Dan garis pantai memuat habitat yang sangat bervariasi (81.000 km2), kedua setelah Canada.

Wilayah pesisir adalah wilayah interaksi antara lautan dan daratan. Wilayah ini sangat potensial sebagai modal dasar pembangunan Indonesia. Pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir yang baik menjadikan wilayah pesisir sebagai salah satu komoditi Indonesia (devisa). Maka dari itu, dalam hal ini tentu diperhatikan pula faktor – faktor yang berdampak terhadap lingkungan pesisir, seperti : sedimentasi, kegiatan manusia, pencemaran di perairan laut, dan over eksploitasi SDA.

1.2 Tujuan

Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah mempelajari kawasan muara S. Cimanuk muda ini untuk mengetahui secara rinci tentang proses-proses yang terjadi pada pembentukan dan pengendapan suatu delta. Sebagai bahan referensi tentang studi kasus sedimentologi yang terjadi di perairan pantai Indonesia khususnya pada muara sungai dan sebagai informasi yang penting tentang ilmu sedimentologi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Sedimentologi

Sedimentologi adalah studi tentang proses-proses pembentukan, transportasi dan pengendapan material yang terakumulasi sebagai sedimen di dalam lingkungan kontinen dan laut hingga membentuk batuan sedimen. ‘Sedimentologi’ hanya ada sebagai cabang ilmu geologi untuk beberapa dekade. Sedimentologi berkembang karena unsur-unsur stratigrafi fisika menjadi lebih kuantitatif dan lapis-lapis strata dijelaskan berdasarkan proses fisika, kimia dan biologi yang membentuknya. Tidak adanya terobosan besar sampai berkembangnya teori tektonik lempeng. Suatu konsep menginterpretasi batuan dalam proses modern yang menyokong sedimentologi modern dimulai pada abad 18 dan 19 (‘present is the key to the past’).

2.2 Pengertian Sedimentasi

Sedimentasi adalah masuknya muatan sedimen ke dalam suatu lingkungan perairan tertentu melalui media air dan diendapkan di dalam lingkungan tersebut. Sedimentasi yang terjadi di lingkungan pantai menjadi persoalan bila terjadi di lokasi-lokasi yang terdapat aktifitas manusia yang membutuhkan kondisi perairan yang dalam seperti pelabuhan, dan alur-alur pelayaran, atau yang membutuhkan kondisi perairan yang jernih seperti tempat wisata, ekosistem terumbu karang atau padang lamun. Untuk daerah-daerah yang tidak terdapat kepentingan seperti itu, sedimentasi memberikan keuntungan, karena sedimentasi menghasilkan pertambahan lahan pesisir ke arah laut.

Sedimentasi di suatu lingkungan pantai terjadi karena terdapat suplai muatan sedimen yang tinggi di lingkungan pantai tersebut. Suplai muatan sedimen yang sangat tinggi yang menyebabkan sedimentasi itu hanya dapat berasal dari daratan yang dibawa ke laut melalui aliran sungai. Pembukaan lahan di daerah aliran sungai yang meningkatkan erosi permukaan merupakan faktor utama yang meningkatkan suplai muatan sedimen ke laut. Selain itu, sedimentasi dalam skala yang lebih kecil dapat terjadi karena transportasi sedimen sepanjang pantai.

Karakteristik sedimentasi di perairan pesisir terjadi perlahan dan berlangsung menerus selama suplai muatan sedimen yang tinggi terus berlangsung. Perubahan laju sedimentasi dapat terjadi bila terjadi perubahan kondisi lingkungan fisik di daerah aliran sungai terkait. Pembukaan lahan yang meningkatkan erosi permukaan dapat meningkatkan laju sedimentasi. Sebaliknya, pembangunan dam atau pengalihan aliran sungai dapat merubah kondisi sedimentasi menjadi kondisi erosional.

Bila sedimentasi semata-mata karena tranportasi muatan sedimen sepanjang pantai, laju sedimentasi yang terjadi relatif lebih lambat bila dibandingkan dengan sedimentasi yang mendapat suplai muatan sedimen dari daratan. Proses sedimentasi berlangsung perlahan dan terus menerus selama suplai muatan sedimen yang banyak dari daratan masih terus terjadi. Proses sedimentasi berhenti atau berubah menjadi erosi bila suplai muatan sedimen berkurang karena pembangunan dam atau pengalihan alur sungai.

2.3 Keadaan Topografi Indramayu

Wilayah Kabupaten Indramayu meliputi luas 204.011 Ha dan secara georafis terletak diantara 107º 52´-108º 36´ Bujur Timur dan 6º 15´-6º 40´ Lintang Selatan. Keadaan Topografi di wilayah Kabupaten Indramayu pada umumnya merupakan daerah landai dengan kemiringan tanahnya rata-rata 0 – 2 %.

Jenis tanah di Kabupaten Indramayu meliputi Alluvial (63 %), Clay Grumosol (24 %) dan Podsolik (12 %). Musim hujannya berlangsung pada Oktober s/d Maret dan kemarau pada April s/d September. Kabupaten Indramayu mempunyai tipe iklim D, dengan temperatur berkisar 18 – 28 ºC. Curah hujan rata-rata per tahun berkisar 1.418 mm dengan jumlah hari hujan rata-rata 75 hari,  curah hujan yang tertinggi pada bulan Januari dengan curah hujan 364 mm, sedangkan curah hujan terendah pada bulan Agustus dengan curah hujan 10 mm.

2.4 Muara Sungai

Estuaria adalah perairan yang semi tertutup yang berhubungan bebas dengan laut, sehingga air laut dengan salinitas tinggi dapat bercampur dengan air tawar (Pickard, 1967). Kombinasi pengaruh air laut dan air tawar tersebut akan menghasilkan suatu komunitas yang khas, dengan kondisi lingkungan yang bervariasi, antara lain 1. tempat bertemunya arus sungai dengan arus pasang surut, yang berlawanan menyebabkan suatu pengaruh yang kuat pada sedimentasi, pencampuran air, dan ciri-ciri fisika lainnya, serta membawa pengaruh besar pada biotanya. 2. pencampuran kedua macam air tersebut menghasilkan suatu sifat fisika lingkungan khusus yang tidak sama dengan sifat air sungai maupun sifat air laut. 3. perubahan yang terjadi akibat adanya pasang surut mengharuskan komunitas mengadakan penyesuaian secara fisiologis dengan lingkungan sekelilingnya. 4. tingkat kadar garam di daerah estuaria tergantung pada pasang-surut air laut, banyaknya aliran air tawar dan arus-arus lain, serta topografi daerah estuaria tersebut.

BAB III

ISI

3.1 Proses Sedimentasi Pada Muara Sungai Cimanuk Indramayu

Wilayah pesisir Kabupaten Indramayu merupakan daerah pedataran yang cukup luas yang ditempati oleh endapan aluvium. S. Cimanuk adalah satu-satunya sungai yang mengalir di kawasan ini, akan tetapi di Desa Sindang, selatan Indramayu.

S. Cimanuk bercabang membentuk sungai-sungai yang bermuara di wilayah pesisir barat, yaitu S. Anyar dan S. Rambatan, sedangkan S. Cimanuk sendiri bermuara ke pesisir timur Indramayu. Sungaisungai tersebut memiliki debit dan material sedimen yang sangat besar di waktu musim hujan, material sedimen yang disebarkan di Laut Jawa mengakibatkan pendangkalan di kawasan garis pantai timur dan barat Indramayu. Batuan pembentuk dataran rendah Kabupaten Indramayu adalah berumur Kuarter. Satuan batuan terbawah di daerah ini adalah Endapan Konglomerat dan Batupasir Tufaan. Satuan ini ditutupi oleh beragam Endapan Aluvium yang berumur Holosen, endapanendapan tersebut dapat dibagi menjadi Endapan Banjir, Endapan Pantai, Endapan Pematang Pantai, Endapan Sungai dan Endapan Delta (Rimbaman drr. 2002). Endapan Konglomerat dan Batupasir Tufaan (Qps), terdiri dari material andesit dan batu apung berukuran 5 cm dengan perlapisan yang kurang jelas. Ke arah selatan Kabupaten Indramayu, endapan ini ditemukan sebagai konglomerat breksian dengan pecahan batu apung. Beberapa komponen mencapai ukuran 15–25 cm dengan masa dasar batupasir tufaan, banyak dijumpai lapisan silang-siur berukuran kurang lebih 1,5 meter dan batupasir tafaan sebagai sisipan dalam konglomerat. Satuan ini merupakan endapan sungai jenis kipas aluvium setebal 125 meter dan berumur Plistosen. Endapan Sungai dan Pantai (Qa) dapat dibagi menjadi Endapan Banjir, terdiri dari lempung pasiran, lempung humusan yang berwarna coklat kehitaman. Semakin ke selatan daerah penelitian berubah warna kemerahan dan tufaan, menutupi satuan di bawahnya secara tidak selaras.Endapan Pantai, terdiri dari lanau, lempung dan pasir, mengandung pecahan moluska. Satuan ini berbatasan dengan tanggul – tanggul pantai, sebarannya di pantai bagian tengah dan bagian timur.

Daerah endapan pantai biasa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai pesawahan dan tambak. Endapan Pematang Pantai, terdiri dari pasir kasar sampai halus dan lempung yang banyak mengandung moluska. Sebaran pematang-pematang sangat terbatas di sekitar pesisir membentuk garis-garis yang sejajar tapi terkadang juga bentuk memancar dari satu titik. Tinggi rata-rata pematang tersebut kurang lebih 5 meter. Endapan Sungai, terdiri dari pasir, lanau dan lempung, berwarna kecoklatan, terendapkan disepanjang alur sungai Cimanuk sebagai mid stream bar. Endapan Delta, terdiri dari lanau dan lempung, berwarna coklat kehitaman mengandung sedikit moluska, ostrakoda, foraminifera plangton dan bentos. Daerah satuan ini merupakan tempat usaha pertambakan bandeng, udang dan hutan bakau.Dari peta geologi (Gambar 2)menggambarkan endapan sedimen Kuarter yang beragam serta batuan sedimen berumur Tersier yang telah mengalami struktur sesar berarah barat-timur. Endapan sungai dan pantai sebagai lapisan penutup yang cukup luas di kawasan pantai utara Jawa Barat yang berbatasan dengan Laut Jawa.

Sungai Cimanuk merupakan gabungan dari anak-anak sungai yang lebih kecil, yaitu Sungai Cilutung, Cipelas dan Cikeruh. Jika ditelusuri lebih lanjut, hulu S. Cimanuk berada disekitar Kabupaten Garut bernama S. Cukeruh, hulu S. Cipelas berada di Kabupaten Sumedang,tepatnya di kaki Gunungapi Tampomas; sedangkan hulu S. Cilutung berada di Kabupaten Kuningan, berasal dari kaki gunungapi Ciremai (peta rupabumi, skala 1 : 50.000). Ketiga anak S. Cimanuk mengalir pada daerah-daerah endapan volkanik muda berumur Kuarter (Ratman dan Gafoer, 1998). Aliran S. Cimanuk mengalami perubahan yang berarti di Indramayu, hal ini terjadi pada tahun 1947, ketika tanggul yang berada di desa Pabean Udik, Kabupaten Indramayu hancur diterjang bajir. Saat itu aliran S. Cimanuk mengalami perubahan, sebagian aliran sungai mengalir ke arah timurlaut, mencari jalan terdekat menuju garis pantai, membentuk delta baru dengan tipe delta telapak kaki burung (birdfoot-type delta) yang dapat kita saksikan hingga saat ini (Gambar 3).

Setidaknya ada tiga buah mulut muara sungai dari tipe delta ini yang masing-masing memiliki aktivitas sedimentasi. Cimanuk sendiri memiliki debit mencapai 1200 m3/ detik di kala musim hujan, yaitu pada bulan Oktober hingga Maret, sedangkan pada musim kering debit Sungai ini hanya mencapai 5 m3/detik, jadi kecepatan proses sedimentasi serta perubahan bentuk dari mulut muara akan sangat meningkat disaat musim hujan (Teddy drr.,1999). Dengan debit sungai yang sedemikian besar, dikala musim hujan, mengakibatkan alur sungai yang ada tidak mampu menampung jumlah air sungai, air akan meluap keluar menggenangi lingkungan sekitar. Dalam situasi tersebut kecepatan aliran air luapan (banjir) S. Cimanuk akan mengalami penurunan karena terhambat oleh berbagai pematang-pematang, arus dan gelombang laut.

Maka akan terjadi proses pelumpuran atau pengendapan material sedimen di kawasan muara sungai, hal tersebut menyebabkan bertambah luasnya daratan di mulut-mulut muara. Arus sungai yang deras mengalir ke arah laut bertemu dengan aktivitas gelombang, hal tersebut adalah salah satu penyebab yang dapat merubah arah muara serta bentuk perkembangan delta.Kadar lumpur air S. Cimanuk tergolong tinggi yaitu rata-rata 2.850 mg/liter, sementara kadar maksimum adalah 8.840 mg/liter, karena memiliki kadar lumpur yang cukup tinggi maka pertumbuhan daratan baru (akrasi) di kawasan muara S. Cimanuk berlangsung dengan kecepatan kurang lebih 200 meter/tahun (Hehanussa drr., 1980).

Dua faktor penting yang mempengaruhi dinamika alur S. Cimanuk yaitu perubahan yang drastis debit sungai dan kandungan lumpur yang cukup tinggi. S. Cilutung sebagai salah satu anak S. Cimanuk juga mempunyai arti penting, sungai ini juga memiliki kadar lumpur lebih dari 2.850 mg/liter. Dari kandungan lumpur yang demikian tinggi tersebut ditambah dengan kandungan lumpur S. Cimanuk dapat mencapai 27 juta ton/ tahun (Hehanussa drr., 1980). Akibatnya kawasan muara S. Cimanuk akan mengalami proses pendangkalan (akrasi) yang sangat luas dan cepat. Material sedimen terangkut aliran S. Cimanuk memiliki beragam ukuran butir, gosong pasir terkadang terbentuk pada tengahtengah alur sungai (mid stream bar) yang terdiri dari pasir ukuran sedang. Pembentukan gosong pasir tersebut dapat menghambat dan menyumbat aliran alur-alur sungai mengakibatkan proses pengendapan tidak seimbang antara satu alur dengan alur-alur lainnya. Hal ini dapat menjadi salah satu faktor terjadinya perubahan bentuk muara delta. Tidak menutup kemungkinan bahwa salah satu alur sungai mengalami akrasi lebih cepat dibanding dengan alur lainnya. Akan tetapi pada dasarnya seluruh alur-alur sungai di delta S. Cimanuk baru tetap mengalami akrasi.

Proses sedimentasi dan erosi tampak sering terjadi di alur-alur sungai delta S. Cimanuk, hal tersebut dapat di amati dari adanya perubahan lebar alur sungai, suatu saat mengalami penyempitan akan tetapi di sisi lain alur tersebut mengalami pelebaran. Proses sedimentasi dan erosi merupakan dua proses yang terjadi silih berganti dalam jarak yang relatif dekat untuk mencapai keseimbangan dan merupakan bagian dari dinamika alur sungai pada tipe delta telapak kaki burung S. Cimanuk. Dominasi energi untuk kawasan muara S. Cimanuk berasal dari sungai, hal ini yang menyebabkan delta S. Cimanuk berbentuk telapak kaki burung.Dengan kecepatan aliran sekitar 20 – 160 cm/ detik dengan kandungan material lumpur yang tinggi, dapat membentuk tanah-tanah timbul yang sempit dan menjorok jauh kearah laut, berdasarkan pengukuran dari peta dasar saat ini telah mencapai 12 kilometer dari garis pantai lama tahun 1942. Karakteristik pantai di muka muara S. Cimanuk banyak ditempati oleh lumpur berwarna hitam yang sangat luas, khususnya pada musim hujan selain kecepatan arus sungai yang sangat kuat juga muatan sedimen yang lebih melimpah.

Energi sungai yang sangat tinggi melampaui energi gelombang mengakibatkan aliran anak-anak sungai delta Cimanuk mengalami akrasi yang sangat cepat dengan membuat kawasan genangan yang menjorok ke arah laut. Kawasan genangan dengan salinitas yang tinggi merupakan ekosistem yang tepat untuk tumbuhan bakau (mangrove). Dari hasil pengamatan di kawasan pesisir delta, tumbuhan bakau yang memiliki akar bercabang dipermukaan tanah merupakan perangkap bagi material sedimen untuk tidak terbawa oleh gelombang, hal tersebut mengakibatkan proses pendangkalan kawasan muara akan cepat terjadi. Kawasan muara S. Cimanuk terdiri dari material lempung berwarna kelabu kehitaman. Lapisan pasir berukuran sedang hingga halus dengan pemilahan baik sering ditemukan sebagai lensa-lensa tipis di antara material sedimen yang berukuran halus, seperti lanau dan lempung (Gambar 4).

Kegiatan pemboran dilakukan di delta muda S. Cimanuk, tepatnya di desa Brondong, Kabupaten Indramayu, sedalam 30 m, guna mengetahui urutan material sedimen penyusun delta. Titik Bor ditempatkan dekat dengan cabang S. Cimanuk dengan S. Pancer Song untuk mendapatkan data ketebalan lapisan material kasar dan halus. Dari urutan sedimen hasil pemercontoh pemboran, menunjukkan adanya lapisan lempung yang tebal dan lapisan yang berbutir lebih kasar (Gambar 5). Dengan ketebalan lapisan lempung pada percontoh bor, dapat membuktikan bahwa kandungan lumpur S. Cimanuk sangat melimpah, khususnya pada musim hujan. Dari pemerian data bor, sulit untuk dilihat adanya siklus musim (climatic cycles) karena tidak tampaknya batas-batas perlapisan dan siklus yang tegas pada pemercontoh bor karena dominasi endapan lumpur yang lunak, pejal dan ada sedikit pasir berbutir sedang hingga halus. Linkungan pengendapan kawasan ini pada zona pasang surut (intertidal zone), pada urutan sedimen delta ditemukan cangkang-cangkang Moluska baik pada lapisan berbutir kasar maupun yang berbutir halus. Rombakan batuan berukuran 2 – 3 cm, umumnya material terumbu karang. Walaupun Moluska dapat hidup di darat akan tetapi keberadaan cangkang-cangkang Moluska serta rombakan terumbu karang berukuran krakal pada endapan berbutir halus ditafsirkan sebagai akibat dari aktivitas gelombang laut. Pemboran air telah dilakukan masyarakat hingga kedalaman lebih dari 150 meter untuk mencapai lensa-lensa pasir di daerah delta ini, untuk mendapatkan air tawar, tetapi tidak berhasil karena air tanah masih mengandung kadar garam yang cukup tinggi serta mengeluarkan gelembung-gelembung gas.

BAB IV

KESIMPULAN

Delta S. Cimanuk terbentuk pada tahun 1947 saat banjir besar menghancurkan tanggul di desa Pabean Udik, Kabupaten Indramayu. Luapan air S. Cimanuk mengalir ke arah taratimur membentuk delta baru. Energi S. Cimanuk yang sangat kuat, khususnya pada musim hujan mencapai debit 1200 m3/detik, serta kandungan sedimen lumpur yang tinggi, mencapai 2.850 mg/liter membangun delta dengan tipe talapak kaki burung (birdfoot-type delta), mencirikan dominasi energi sungai dibandingkan dengan energi gelombang laut. Endapan sedimen lempung yang sangat tebal pada pemercontoh pemboran serta penampang rekaman geolistrik mendukung bahwa S. Cimanuk menghasilkan lumpur minimal 53,6 juta ton/ tahun.

Sisipan pasir berukuran sedang dan halus berwarna hitam berada di antara endapan lumpur ditemukan dari data bor di Desa Brondong hal tersebut menunjukkan ciri dari urutan endapan sedimen delta. Tumbuhan bakau yang dapat dijumpai di kawasan rawa-rawa di muara delta Cimanuk turut berperanserta dalam perkembangan delata S. Cimanuk karena akarnya yang berfungsi sebagai perangkap material sedimen. Proses sedimentasi di dominasi oleh material sedimen yang sangat melimpah berasal dari S. Cimanuk membentuk delta type telapak kaki burung (birdfoot).

Pertumbuhan Delta S. Cimanuk terus bertambah hingga saat ini dengan kecepatan 200 meter/tahun. Pemantauan dilakukan dengan menggunakan peta topografi, photo udara serta citra satelit dari Landsat, guna mengetahui perkembangannya maka dapat dilihat dari gambaran garis pantai lama hingga garis pantai hasil rekaman terakhir.

DAFTAR PUSTAKA

http://www.geofacts.co.cc/2010/02/sedimentologi-dan-stratigrafi.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Sedimentologi

http://www.chem-is-try.org/materi_kimia/kimia-industri/limbah-industri/sedimentasi-pengendapan-pada-pengolahan-limbah-cair/

http://wahyuancol.wordpress.com/2008/06/06/sedimentasi/

http://www.konijabar.or.id/porda9/dermayon.php?mn=2

http://www.deptan.go.id/pesantren/ditbuah/Komoditas/Sentra/kabupaten_indramayu.htm

http://hutbunindramayu.blogspot.com/2009/12/persiapan-kabupaten-indramayu-dalam.html

http://geografientrepreneur.blogspot.com/2010/04/proses-pertumbuhan-delta-baru-sungai.html

http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:kPbkJ8fL0s0J:www.damandiri.or.id/file/erlanggaipbbab2.pdf+muara+sungai+adalah&hl=id&gl=id&pid=bl&srcid=ADGEESg96Va2yI6oHWMEwXCCS72gs-ZP3RRs2xBiDVYrtYlILwzjV5gu2Oa3STALg4rP0iUVCZGbF4-C5Vf232iR9KYBWaqtQJ40_HVUXY-WCopgEQXCzzZk7lB9V0KiOK4fvatuWkdG&sig=AHIEtbQpDkqxAzR1CQ3Br2JVnnPd-BgG_A

April 21, 2010 Posted by | Uncategorized | Tinggalkan komentar

RESUME MATA KULIAH EKOLOGI LAUT TROPIS DAN DAFTAR ISTILAH YANG BERHUBUNGAN DENGAN EKOLOGI LAUT TROPIS

EKOLOGI LAUT TROPIS

Laut merupakan penghubung (bukan perintang) bagian bumi, yang mempunyai fungsi sebagai sumber biodeversiti yang dimana merupakan sumber bahan makanan untuk melengkapi bahan makanan dari daratan, kemudian sumber mineral, energy fosil (minyak bumi) banyak didapatkan dilepas pantai, sumber energi tidal dan memiliki keanekaragaram yang sangat tinggi, khususnya dilaut tropik: terumbu karang, mangrove.

Karakteristik laut tropis, berdasarkan variasi produktivitas :

a)         Laut Tropis: sinar matahari terus menerus sepanjang tahun (hanya ada dua musim, hujan dan kemarau) ,kondisi optimal bagi produksi fitoplankton dan konstant sepanjang tahun.

b)        Laut Subtropis: intensitas sinar matahari bervariasi menurut musim (dingin, semi, panasdangugur). Tingkat produktifitas akan berbeda pada setiap musim. Pada musim semi: tinggi, sedangkan pada musim dingin: sangat rendah.

c)         Laut Kutub: masa produktifitas sangat pendek (Juli atau Agustus), musim panas: fitoplankton tumbuh.

PENGELOLAAN SUMBER DAYA WILAYAH PESISIR DAN LAUTAN SECARA TERPADU

Integrated Coastal Zone Management

Pengelolaan pemanfaatan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di kawasan pesisir dengan cara melakukan penilaian secara menyeluruh (Comprehensive assessment)”

(Sorensen & Mc Creary dalam Dahuri 2001)

Potensi SDA Pesisir dan Laut

Indonesia adalah Negara kepulauan yang memiliki sekitar 17.000 buah pulau. Wilayah pesisir dan luas laut mencakup sekitar 3,1 km2 dan ZEE 2,7 km2. Dan garis pantai memuat habitat yang sangat bervariasi (81 km2), kedua setelah Canada.  Habitat yang bervariasi ini antara lain, seperti, terumbu karang ( terdapat 600 dari 800 spesies yang ada di dunia ), mangrove ( terdapat 40 spesies mangrove sejati dari 50 spesies ), lamun ( terdapat 12 spesies ), rumput laut ( terdapat 56 spesies ), ikan ( 6,6 juta ton/tahun ).

Pesisir

Pesisir merupakan wilayah peralihan antara laut dan daratan, ke arah darat mencakup daerah yang masih terkena pengaruh percikan air laut atau pasang, dan ke arah laut meliputi daerah papaan benua.

Ada 2 macam perencanaan dan pengelolaan pesisir, antara lain :

  1. Perencanaan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Sektoral: oleh satu instansi pemerintah untuk tujuan tertentu misal perikanan, konflik kepentingan
  2. Perencanaan Terpadu: mengkoordinasikan mengarahkan berbagai aktivitas kegiatan. Terprogram untuk tujuan keharmonisan, optimal antara kepentingan lingkungan, pembangunan ekonomi dan keterlibatan masyarakat, pengaturan tataruang.

Beberapa kerusakan yang terjadi pada wilyah pesisir, seperti :

  1. Estuaria : Laju sedimentasi menyebabkan pendangkalan
  1. Mangrove : Luas wilayah mangrove berkurang 70% selama 70 tahun terakhir

a)      Konversi menjadi tambak udang,

b)      Menjadi bahan bakar dan arang (ekspor banyak dilakukan di daerah Riau),

c)      Penambangan,

d)     Pembangunan pantai (pemukiman), perkebunan (kelapa sawit) dan pertanian.

  1. Padang lamun : Kehilangan 30-40% selama 50 tahun terakhir

a)      Reklamasi lahan,

b)      Masuknya limbah yang tidak diolah,

c)      Pembangunan pelabuhan dan bangunan laut.

  1. Terumbu karang : Eksploitasi sumberdaya perikanan

a)      Pengambilan karang untuk bahan bangunan dan pembuangan limbah,

b)      Pariwisata dan ledakan populasi biota yang menjadi mangsanya.

Lautan dan Estuaria

Lautan, merupakan satu kesatuan dari permukaan, kolom air sampai ke dasar dan bawah dasar laut. Di luar batas wilayah teritorial (3 sampai 12 mil) sebagai wilayah laut . Estuaria adalah teluk di pesisir yang sebagian tertutup, tempat air tawar dan air laut bertemu dan becampur.

1.EKOSISTEM TERUMBU KARANG

Luas terumbu karang Indonesia diperkirakan mencapai 60.000 km2, namun hanya 6,2% saja yang kondisinya baik. Kerusakan pada terumbu karang banyak ditentukan oleh aktivitas di daratan.

Manfaat Terumbu Karang

a)      Berperan penting bagi pertumbuhan sumberdaya perikanan (sebagai feeding ground, fishing ground, spawning ground and nursery ground),

b)      Mencegah terjadinya pengikisan pantai (abrasi),

c)      Sebagai daya tarik wisata bahari ,

d)     Secara global terumbu karang berfungsi sebagai pengendap kalsium yang mengalir dari sungai ke laut,

e)      Sebagai penyerap karbondioksida dan Gas Rumah Kaca (GRK) lainnya.

Faktor – faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Terumbu Karang, adalah :

a)      Air dengan transparansi tinggi (jernih),

b)       Suhu air yang berkisar antara 23 – 32 derajat celcius,

c)       Kedalaman perairan kurang dari 40 m,

d)      Salinitas yang berkisar antara 32 – 36 per mil,

e)       pH 7,5 – 8,5.

Berbagai Ancaman Terhadap Terumbu Karang

a)      Pencemaran minyak dan industri,

b)      Sedimentasi akibat erosi, penebangan hutan, pengerukan dan penambangan karang,

c)      Peningkatan suhu permukaan laut,

d)     Buangan limbah panas dari pembangkit tenaga listrik,

e)      Pencemaran limbah domestik dan kelimpahan nutrien,

f)       Penggunaan sianida dan bahan peledak untuk menangkap ikan,

g)      Perusakan akibat jangkar kapal.

Upaya Pelestarian Terumbu Karang

a)      Mengendalikan/ meminimalkan penambangan karang untuk lahan bangunan,

b)      Mencegah kegiatan pengerukan atau kegiatan lainnya yang menyebabkan terjadinya endapan.

Metode Pengukuran Kondisi Terumbu Karang Berdasarkan Metode Transek Garis

a)      Pemilihan tapak, diusahakan pada lereng terumbu dan dapat mewakili terumbu karang tersebut,

b)      Untuk pemilihan tempat sebaiknya dilakukan dengan metode Manta Towing,

c)      Dalam pemilihan tapak sekurang-kurangnya harus dilakukan pada 2 tempat,

d)     Penandaan titik lokasi yang tepat harus dicatat bersamaan dengan pemilihan tempat,

e)      Sebaiknya gunakan GPS atau kamera photo,

f)       Tandai tapak dimana akan dilakukan transek dengan paku dan pelampung,

g)      Untuk setiap tapak dilakukan min.6 transek dengan masing-masing panjang 50 m, pada setiap 2 kedalaman yaitu 3 m dan 10 m,

h)      Dahulukan transek pertama pada daerah yang miring, kira-kira 3 m di bawah tonjolan terumbu karang,

i)        Transek kedua diletakkan pada kira-kira 9-10 m di bawah tonjolan terumbu karang,

j)        Tenaga dan jumlah personel sebaiknya sama untuk setiap pengamatan awal dan saat pengamatan,

k)      Untuk menghindari terjadinya pergeseran-pergeseran, alat ukur harus selalu berada dekat (0 – 15 m) dengan objek pengamatan dan tetap terkait,

l)        Setelah pengamatan dinyatakan selesai, lokasi ditandai dengan pelampung/ GPS.

2.EKOSISTEM PADANG LAMUN

Lamun merupakan tumbuhan berbunga yang hidupnya terbenam di dalam laut. Padang lamun ini merupakan ekosistem yang mempunyai produktivitas organik yang  tinggi. Fungsi ekologi yang penting yaitu sebagai feeding ground, spawning ground dan nursery ground beberapa jenis hewan yaitu udang dan ikan baranong, sebagai peredam arus sehingga perairan dan sekitarnya menjadi tenang.

Ancaman Terhadap Padang Lamun

a)      Pengerukan dan pengurugan dari aktivitas pembangunan (pemukiman pinggir laut, pelabuhan, industri dan saluran navigasi),

b)      Pencemaran limbah industri terutama logam berat dan senyawa organoklorin,

c)      Pembuangan sampah organic,

d)     Pencemaran limbah pertanian,

e)      Pencemaran minyak dan industry.

Upaya pelestarian Padang Lamun

a)      Mencegah terjadinya pengrusakan akibat pengerukan dan pengurugan kawasan lamun,

b)      Mencegah terjadinya pengrusakan akibat kegiatan konstruksi di wilayah pesisir,

c)      Mencegah terjadinya pembuangan limbah dari kegiatan industri, buangan termal serta limbah pemukiman,

d)     Mencegah terjadinya penangkapan ikan secara destruktif yang membahayakan lamun,

e)      Memelihara salinitas perairan agar sesuai batas salinitas padang lamun,

f)       Mencegah terjadinya pencemaran minyak di kawasan lamun.

Metode Pengukuran dan Penentuan Status Padang Lamun

a)      Metode Transek Garis atau Line Intercept Transect (LIT) dan Petak contoh (Transect plot)

b)      Yaitu metode pencuplikan contoh populasi suatu komunitas dengan pendekatan petak contoh yang berada pada garis yang ditarik melewati wilayah ekosistem tersebut

Mekanisme Pengukuran

l  Pengamatan lamun di lapangan meliputi identifikasi jenis-jenis lamun, menghitung jumlah individu (tegakan), persentase penutupan dari masing-masing spesies pada setiap transek dengan menggunakan kuadran (petak contoh berbentuk bujur sangkar)

Analisis Luas Area Penutupan Jenis Lamun

l  Penutupan lamun menyatakan luasan area yang tertutupi oleh lamun. Persen penutupan lamun dihitung dengan metode Saito dan Atobe (English et al. 1994):

C = Σ (Mi x fi)/ Σf

keterangan :

C  = Penutupan (%)

Mi = Nilai tengah kelas i

f    = Frekuensi (jumlah kisi yang memiliki nilai kelas yang sama)

EKOSISTEM MANGROVE

Mangrove berasal dari kata mangue/mangal (Portugish) dan grove (English). Suatu tipe ekosistem hutan yang tumbuh di suatu daerah pasang surut (pantai, laguna, muara sungai) yang tergenang pasang dan bebas pada saat air laut surut. komunitas tumbuhannya mempunyai toleransi terhadap garam (salinity) air laut. Hampir 75% tumbuhan mangrove hidup diantara 350LU-350LS. Indonesia memiliki hutan mangrove tropis terluas di dunia dengan luas sekitar 3,5 juta ha pada tahun 1996 atau sekitar 30 – 40 % jumlah seluruh hutan mangrove dunia (Ditjen Intag, Departemen Kehutanan, 1996). Hutan mangrove di Indonesia terpusat di Irian Jaya dan Maluku (38 %), Sumatra (19 %), Kalimantan (28%). Saat ini sudah mengelami kerusakan hampir 68%.

Jenis-jenis

a)      Avicenniaceae (api-api, black mangrove, dll)

b)      Combretaceae (teruntum, white mangrove, zaragoza mangrove, dll)

c)      Arecaceae (nypa, palem rawa, dll)

d)     Rhizophoraceae (bakau, red mangrove, dll)

e)      Lythraceae (sonneratia, dll)

Fungsi ekosistem mangrove

a)      Sebagai peredam gelombang dan angin, pelindung dari abrasi dan pengikisan pantai oleh air laut, penahan intrusi air laut ke darat, penahan lumpur dan perangkap sedimen.

b)      Sebagai penghasil sejumlah besar detritus bagi plankton yang merupakan sumber makanan utama biota laut.

c)      Sebagai habitat bagi beberapa satwa liar, seperti burung, reptilia (biawak, ular), dan mamalia (monyet).

d)     Sebagai daerah asuhan (nursery grounds), tempat mencari makan (feeding grounds), dan daerah pemijahan (spawning grounds) berbagai jenis ikan, udang dan biota laut lainnya.

e)      Sebagai penghasil kayu konstruksi, kayu bakar, bahan baku arang, dan bahan baku kertas.

f)       Sebagai tempat ekowisata.

Ancaman terhadap Hutan Mangrove

Perubahan hutan mangrove menyebabkan gangguan fungsi ekologi mangrove:

a)      Konversi hutan mangrove menjadi lahan tambak, pemukiman, pertanian, pelabuhan dan perindustrian.

b)      Pencemaran limbah domestik dan bahan pencemar lainnya.

c)      Penebangan illegal.

N I C H E

Niche atau nicia atau ecological niche, tidak hanya meliputi ruang/tempat yang ditinggali organisme, tetapi juga peranannya dalam komunitas, dan posisinya pada gradient lingkungan: temperatur, kelembaban, pH, tanah dan kondisi lain. Tidak hanya tergantung di mana organisme tadi hidup, tetapi juga pada apa yang dilakukan organisme termasuk mengubah energi, bertingkah laku, bereaksi, mengubah lingkungan fisik maupun biologi dan bagaimana organisme dihambat oleh spesies lain.

Hukum Interaksi

Netral                                      :           kambing dan kucing

Kompetisi                                :           kambing dan kerbau

Predasi                                                :           harimau dan hewan kecil

Mutualisme                             :           Kerbau dan beruang

Komensalisme                         :           Anggrek dan tumbuhan

Parasitisme                              :           Hewan dan bekteri

Antibiosa/amensalisme            :           Alelopaty dari gulma

Terdapat 2 sukssesi dalam niche, diantaranya :

a)      Suksesi primer, organisme mulai menempati wilayah baru yang belum ada kehidupan contohnya delta

b)      Suksesi sekunder, terjadi setelah komunitas yang ada menderita gangguan yang besar sebagai contoh sebuah komunitas klimaks (stabil) hancur karena terjadinya kebakaran hutan

Faktor pembatas

Proses kehidupan dan kegiatan makhluk hidup pada dasarnya akan dipengaruhi dan mempengaruhi faktor-faktor lingkungan, seperti cahaya, suhu atau nutrien dalam jumlah minimum dan maksimum. Dalam ekologi tumbuhan faktor lingkungan sebagai faktor ekologi dapat dianalisis menurut bermacam-macam faktor. Satu atau lebih dari faktor-faktor tersebut dikatakan penting jika dapat mempengaruhi atau dibutuhkan, bila terdapat pada taraf minimum, maksimum atau optimum menurut batas-batas toleransinya. Tumbuhan untuk dapat hidup dan tumbuh dengan baik membutuhkan sejumlah nutrien tertentu (misalnya unsur-unsur nitrat dan fosfat) dalam jumlah minimum. Dalam hal ini unsur-unsur tersebut sebagai faktor ekologi berperan sebagai faktor pembatas.Faktor-faktor lingkungan penting yang berperan sebagai sifat toleransi faktor pembatas minimum dan faktor pembatas maksimum yang pertama kali dinyatakan oleh V.E. Shelford, kemudian dikenal sebagai “hukum toleransi Shelford”.

SIKLUS BIOGEOKIMIA

Siklus biogeokimia atau siklus organik dan anorganik  adalah siklus unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik ke biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Siklus ini berfungsi untuk mengembalikan unsur kimia yang telah tepakai. Diketahui ada sekitar 100 unsur kimia di dunia, tapi hanya 30-40% yang sangat diperlukan oleh makhluk hidup.

Cara nutrient masuk ke ekosistem, antara lain :

1.Weathering

2.Atmospheric Input

3.Biological Nitrogen Fixation

4.Immigration

Cara nutrient keluar dari ekosistem, antara lain :

(1). Erosion

(2). Leaching, intrusi

(3). Gaseous Losses, pembuangan berupa gas

(4). Emigration and Harvesting

Beberapa siklus yang terjadi dalam siklus biogeokimia, antara lain :

1.Siklus Nitrogen

Unsur N di Atmosfer jumlahnya hampir mencapai 80%. Bentuk atau komponen N di atmosfir dapat berbentuk ammonia (NH3), molekul nitrogen (N2), dinitrit oksida (N2O), nitrogen oksida (NO), nitrogen dioksida (NO2), asam nitrit (HNO2), asam nitrat(HNO3), basa amino (R3-N) dan lain-lain. Nitrogen bebas juga dapat bereaksi dengan hydrogen atau oksigen dengan bantuan kilat/petir (elektrisasi). Tumbuhan memperoleh nitrogen dari dalam tanah berupa ammonia (NH3), ion nitrit (N02-), dan ion nitrat (N03-).

Nitrogen dalam Air Laut

Nitrogen dalam air terjadi dalam berbagai bentuk senyawa. Nitrogen yang terbanyak dalam bentuk N-molekuler (N2) yang berlipat ganda jumlahnya daripada nitrit (NO2) atau nitrat (NO3), tetapi tidak dalam bentuk yang berguna bagi jasad hidup (Davis, 1986). Nitrogen memegang peranan kritis dalam siklus organic dalam menghasilkan asam-asam amino yang membuat protein. Dalam siklus nitrogen, tumbuh-tumbuhan menyerap N-anorganik dalam salah satu gabungan atau sebagai nitrogen molekuler. Tumbuh-tumbuhan ini membuat protein yang kemudian dimakan hewan dan diubah menjadi protein hewan. Jaringan organic yang mati diurai oleh berbagai jenis bakteri, termasuk didalamnya bakteri pengikat nitrogen yang mengikat nitrogen molekuler menjadi bentuk-bentuk gabungan (NO2, NO3, NH4) dan bakteri denitrifikasi

2.Siklus Fosfor

Di alam, fosfor terdapat dalam dua bentuk, yaitu senyawa fosfat organic ( pada tumbuhan dan hewan ) dan senyawa fosfat anorganik ( pada air dan tanah ). Fosfat organic dari hewan dan tumbuhan yang mati diuraikan oleh decomposer ( pengurai ) menjadi fosfat anorganik. Fosfat anorganik yang terlarut di air tanah atau air laut akan terkikis dan mengendap di sedimen laut. Fosfat dari batu dan fosil terkikis dan membentuk fosfat anorganik terlarut di air tanah dan laut. Fosfat anorganik ini kemudian akan diserap oleh akar tumbuhan lagi.

3.Siklus Karbon dan Oksigen

Siklus ini merupakan siklus biogeokimia yang terbesar.

Ada 3 hal yang terjadi pada karbon:

1) Tinggal dalam tubuh,

2) Respirasi oleh hewan,

3) Sampah/sisa•45%digunakan untuk pertumbuhan, 45% untuk respirasi, dan 10% untuk DOC. Karbon masuk keperairan melalui proses difusi.

April 15, 2010 Posted by | Uncategorized | 1 Komentar

DAMPAK TUMPAHAN PT. PERTAMINA TERHADAP EKOSISTEM MANGROVE DI PANTAI BALONGAN INDRAMAYU

PENGARUH EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI MINYAK BUMI PT. PERTAMINA UP VI BALONGAN TERHADAP EKOSISTEM MANGROVE DI PANTAI BALONGAN INDRAMAYU
Kawasan hutan mangrove adalah salah satu kawasan pantai yang sangat unik, karena keberadaan ekosistem ini pada daerah muara sungai atau pada kawasan estuary. Mangrove hanya menyebar pada kawasan tropis sampai subtropics dengan kekhasan tumbuhan dan hewan yang hidup disana. Keunikan ini tidak terdapat pada kawasan lain, karena sebagian besar tumbuhan dan hewan yang hidup dan berasosiasi di sana adalah tumbuhan khas perairan estuary yang mampu beradaptasi pada kisaran salinitas yang cukup luas.
http://www.pantai.netfirms.com/Mangrove.html

Ekosistem mangrove secara fisik maupun biologi berperan dalam menjaga ekosistem lain di sekitarnya, seperti padang lamun, terumbu karang, serta ekosistem pantai lainnya. Berbagai proses yang terjadi dalam ekosistem hutan mangrove saling terkait dan memberikan berbagai fungsi ekologis bagi lingkungan. Secara garis besar fungsi hutan mangrove dapat dikelompokkan menjadi :
1. Fungsi Fisik
– Menjaga garis pantai
– Mempercepat pembentukan lahan baru
– Sebagai pelindung terhadap gelombang dan arus
– Sebagai pelindung tepi sungai atau pantai
– Mendaur ulang unsur-unsur hara penting

2. Fungsi Biologi -Nursery ground, feeding ground, spawning ground, bagi berbagai spesies udang, ikan, dan lainnya -Habitat berbagai kehidupan liar

3. Fungsi Ekonomi
Akuakultur
Rekreasi
Penghasil kayu
http://web.ipb.ac.id/~dedi_s/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=55
Perairan wilayah pesisir salah satu ekosistem yang sangat produktif di perairan laut kita tetapi dibalik semua itu ternyata potensi dari wilayah pesisir kita ini tergerus oleh aktivitas berbagai macam pembangunan serta eksplorasi dan eksploitasi yang kurang bertanggung jawab, sehingga sering menimbulkan dampak negatif terhadap potensi sumber daya tersebut. aktivitas tersebut diantaranya industri, pariwisata, pertambangan, navigasi, transportasi yang sering tumpang tindih, sehingga tidak jarang manfaat atau nilai guna ekosistem tersebut menurun. berbagai dampak dari hal trersebut sangat signifikan bagi ekosistem di sekitarnya baik dari ekosistem lingkungan maupun pelaku atau objek dari ekosistem tersebut yaitu manusianya sendiri, dalam artikel ini kita akan mengkaji tentang masalah pengaruh tumpahan minyak dari aktivitas PT. PERTAMINA UP VI BALONGAN Indramayu terhadap ekosistem mangrove di pantai karangsong indramayu, peristiwa ini terjadi sekitar september tahun 2008, saat itu sebuah kapal tanker Arendal yang membawa minyak mentah itu tumpah di anjungan Laut Jawa karena kebocoran pipa dari kapal tanker ke tangki Pertamina Unit Pengolahan VI Balongan. Tumpahan minyak mentah 150 ribu DWT mencemari laut sejauh 48 kilometer. Sekitar 12.800 lebih hektare tembak udang dan tambak bandeng di 14 kecamatan tercemar minyak. Ini terjadi, antara lain, di Kecamatan Pasekan, Cantinggi, Balongan dan Indramayu. (http://www.indramayupost.com/2009/02/ribuan-warga-indramayu-menunggu-ganti.html).

Dampak tumpahan minyak PT. PERTAMINA terhadap ekosistem mangrove di pantai balongan Indramayu.
Minyak tersebut mencemari pesisir laut indramayu salah satunya di pantai balongan, tumpahan minyak tersebut setelah selang 5 bulan telah menyatu dengan pasir laut sehingga menggumpal serta menempel pada tumbuhan mangrove di sekitar pesisir pantai tersebut, lambatnya penanganan menurut salah satu warga sekitar, hal itu berakibat terhadap tambak serta ekosistem mangrove serta habitat yang menghuni di wilayah tersebut, tumpahan minyak mentah sangat berbahaya bagi tumbuhan mangrove maupun hewan – hewan yang hidup di perairan sekitarnya, seperti invertebrata dan ikan – ikan, dalam studi ini Rutzler dan sterrer (1970) melaporkan bahwa akibat dari tumpahan minyak diesel sekitar 15000 barrel dan minyak “bunker C” Witwater di daerah panama 1968, benih – benih dari avicenia dan rhizophora mati bersama – sama dengan berbagai invertebrata, penyu, burung, alga, yang hidup di daerah intertidal kawasan mangrove.

Maret 31, 2010 Posted by | Uncategorized | Tinggalkan komentar

PENGARUH PERUBAHAN SISTEM CUACA DUNIA

PENGARUH PERUBAHAN SISTEM CUACA DUNIA

Cuaca adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan semua fenomena yang banyak dan beragam yang dapat terjadi dalam atmosfer planet. Istilah ini biasanya digunakan untuk memaksudkan aktiviti fenomena ini selama tempoh masa yang pendek, biasanya tidak lebih dari beberapa hari panjangnya. Istilah ini biasanya merupakan sebuah aktivitas fenomena ini dalam waktu yang pendek, biasanya tidak lebih dari beberapa hari. (http://id.wikipedia.org/wiki/Cuaca)

Pemicu perubahan sistem cuaca dunia

Dalam hal ini faktor pemicu terjadinya perubahan sistem cuaca adalah pemanasan global atau disebut juga global warming. Pemanasan global adalah suatu keadaan dimana suhu bumi menjadi naik (lebih panas). Pemanasan global disebabkan diantaranya oleh “Greenhouse Effect” atau Efek Rumah Kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas – gas efek rumah kaca yaitu salah satunya gas karbon dioksida (CO2). Kenaikan konsentrasi gas CO2 ini disebabkan oleh kenaikan pembakaran bahan bakar minyak (BBM), batu bara dan bahan bakar organik lainnya yang melampaui kemampuan tumbuhan-tumbuhan dan lautan untuk mengabsorbsinya. (Anonim, 2007).

Gas rumah kaca akan menjebak energy dari matahari dan kemudian digunakan untuk menghangatkan permukaan bumi . Gas CO2 dalam jumlah yang berlebih dari hasil pembakaran bahan bakar telah mengubah efek rumah kaca dari yang bersifat berguna sampai bersifat berbahaya. Ketika manusia menggunakan bahan bakar, gas rumah kaca terakumulasi secara berlebihan di atmosfer melewati tingkat normalnya dan menjebak panas lebih banyak daripada yang dibutuhkan (Ridout, 2004). Hal inilah yang dapat menyebabkan pemanasan global di bumi. (http://id.wikipedia.org/wiki/Pemanasan_global)

Beberapa pengaruh akibat perubahan sistem cuaca dunia :

1. Perubahan Cuaca Berpotensi Munculkan Migren

Bagi sejumlah orang, perubahan cuaca bisa menjadi pemicu datangnya sakit kepala akut atau migrain. Karena mernurut Dr Patricia Prince dari New England Center for Headcache di Stamford, perubahan cuaca juga bisa merubah kebiasaan pola hidup termasuk ketidakmampuan tidur dan berdampak pada penyakit lainnya.

Para ilmuwan melakukan penelitian yang mendalam mengenai dampak udara yang ditengarai menjadi pemicu migrain. Menurut temuan Boston’s Children’s Hospital, hampir setengah dari populasi mengalami sakit kepala yang akut karena perubahan cuaca. Dari catatan Dr Prince dalam the journal Headcache mereka kebanyakan mengalami kenaikan suhu badan dan beraksi atas perubahan tekanan udara.

Dr Prince mengatakan dengan hasil penelitian ini maka dampak pengaruh cuaca pada migrain bisa diperhitungkan. Sementara penelitian lain juga memberikan hasil yang hampir sama. Penelitian Dr Patricia Prince dari the New England Center for Headache di Stamford melibatkan 77 orang yang mengunjungi klinik migrain.

Kepada setiap pasien, Dr Prince bertanya dalam sebuah form standard seperti seberapa berat migrain yang mereka alami dan kebanykan dari pasien merasa yakin bahwa migrain yang mereka dapat sangat erat berhubungan dengan perubahan cuaca. Dari kuesioner itu, Dr Price mengukur suhu udara ketika setiap harinya dimana sang pasien migrain tinggal.

Secara keseluruhan 48 pasien atau 62% persen merasa yakin bahwa cuaca menjadi penyebab utama mereka terkena migrain. Ketika Dr Price melakukan pengkuran dihari dimana pasien mengalami migrain, mereka menemukan hanya 39 pasien atau 51% yang benar-benar bermasalah ketika terjadi perubahan cuaca. (mydoc/tutut) (http://id.88db.com/id/Knowledge/Knowledge_Detail.page?kid=1113&lang=en-us)

2.   Perubahan Cuaca Pemicu Mimisan

Dalam masa pertumbuhan, anak sering sekali mengalami mimisan (epistaxis). Penyebabnya, ada kelainan pembuluh darah. Tapi, perubahan cuaca yang tidak menentu juga menjadi pemicu mimisan. (http://id.88db.com/id/Knowledge/Knowledge_Detail.page?kid=9121&lang=en-us)

3.   La Nina

Nama La Niña berasal dari Spanyol, yang berarti “gadis kecil”, analog dengan El Niño berarti “anak kecil”. La Niña adalah kebalikan dari El Niño, di mana yang terakhir sesuai yang lebih tinggi daripada suhu permukaan laut dengan deviasi minimal 0,5 ° C. El Niño ini terkenal karena bencana yang potensial berdampak pada cuaca sepanjang baik Chili dan Australia pantai. Selanjutnya, La Niña sering didahului oleh El Niño yang kuat. (http://en.wikipedia.org/wiki/La_Nina)

4.   El Nino

El Niño-Southern Oscillation sering disingkat sebagai ENSO dan dalam penggunaan populer biasanya disebut hanya El Niño. El Niño adalah Spanyol untuk “anak” dan mengacu kepada anak Kristus, karena pemanasan periodik di Pasifik dekat Amerika Selatan biasanya melihat sekitar Natal. Efek pada cuaca bervariasi dengan setiap peristiwa, tetapi ENSO berhubungan dengan banjir, kekeringan dan gangguan cuaca lainnya di banyak daerah di dunia. Di Samudera Atlantik, efek tertinggal di belakang orang-orang di Pasifik oleh 12 sampai 18 bulan. Negara-negara berkembang bergantung pada pertanian dan perikanan, terutama berbatasan dengan Samudera Pasifik, yang paling terpengaruh. (http://en.wikipedia.org/wiki/El_Nino)

Desember 28, 2009 Posted by | Uncategorized | 18 Komentar

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Desember 15, 2009 Posted by | Uncategorized | 4 Komentar